Page 27 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 27
Judul Gubernur Putuskan Kenaikan UMK di Jabar 5%
Nama Media Galamedia
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg1&10
Jurnalis Rio
Tanggal 2021-12-30 06:39:00
Ukuran 159x148mmk
Warna Warna
AD Value Rp 39.750.000
News Value Rp 397.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menerima perwakilan serikat pekerja untuk ketiga kalinya
di Gedung Sate. Hal itu dilakukan untuk mendengar sekaligus memberikan solusi terkait Upah
Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Jawa Barat. Seperti diketahui, para pekerja menggelar aksi
unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jln. Diponegoro, Kota Bandung, untuk mempertanyakan
kebijakan upah minimum di Jabar. Emil menegaskan, tidak bisa mengubah kebijakan
pengupahan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Pemda Provinsi Jawa Barat akan tetap taat
pada PP 36 Tahun 2021 sebagai landasan hukum pengupahan.
GUBERNUR PUTUSKAN KENAIKAN UMK DI JABAR 5%
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menerima perwakilan serikat pekerja untuk ketiga kalinya
di Gedung Sate. Hal itu dilakukan untuk mendengar sekaligus memberikan solusi terkait Upah
Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Jawa Barat.
Seperti diketahui, para pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jin.
Diponegoro, Kota Bandung, untuk mempertanyakan kebijakan upah minimum di Jabar. Emil
menegaskan, tidak bisa mengubah kebijakan pengupahan yang telah ditetapkan Pemerintah
Pusat. Pemda Provinsi Jawa Barat akan tetap taat pada PP 36 Tahun 2021 sebagai landasan
hukum pengupahan.
"Saya sudah menerima ketiga kali perwakilan buruh ini, dalam prosesnya Jawa Barat tetap taat
pada PP 36 terkait pengupahan," ungkapnya usai menerima perwakilan serikat pekerja/buruh di
Gedung Sate, Selasa (28/12).
Menurut Emil, pihaknya hanya memiliki tugas untuk menetapkan hasil usulan dari pemda
kota/kabupaten. Jika tidak ada usulan perubahan, maka gubernur tidak akan mengoreksi apa
yang sudah ditetapkan.
"Jadi tidak ada kewenangan mengoreksi kalau surat dari bupati/wali kota tidak mengalami
perubahan. Sampai hari ini kan surat dari bupati/wali kotanya semua seratus persen sesuai PP
36," katanya.
26
