Page 36 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 36
AKIBAT TERBUJUK JANJI TEKONG
MAYORITAS korban kapal pengangkut pekerja migran Indonesia yang terbalik di Johor, Malaysia,
berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk itu, Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2M1) NTB akan menelusuri semua pihak yang memfasilitasi keberangkatan PMI
secara ilegal ke Malaysia.
"Kita pastikan mereka yang terlibat diproses hukum," kata Kepala BP2MI NTB Abri Danar
Prabawa kepada Lombok Pos.
Abri mengatakan, fokus BP2MI saat ini tetap memfasilitasi pemulangan jenazah PMI. Secara
paralel, investigasi terhadap pihak di balik keberangkatan PMI secara ilegal tetap dilakukan
melalui satgas yang sudah dibentuk.
Satgas bakal mencari pihak yang terlibat dalam musibah kapal karam di Malaysia pada 15
Desember lalu Yang dalam perkembangan terakhir mengangkut 64 orang dengan 60 orang di
antaranya diduga sebagaiPMI.
Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 21 orang telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
Tujuh di antaranya yang berhasil diidentifikasi berasal dari NTB. Sisanya, 13 orang selamat dan
30 orang masih hilang.
"Dari 13 yang selamat, sembilan orang itu PMI NTB. Mereka masih menjalani pemeriksaan di
Malaysia," ujarnya.
Dari jumlah yang selamat, Abri menduga penumpang di kapal nahas tersebut didominasi PMI
asal NTB.
"Bisa saja. Tapi, kita tunggu hasil identifikasi dan pencarian yang dilakukan otoritas di Malaysia.
Kita juga masih terus berkoordinasi dengan mereka," ujar Abri.
Dia mengatakan, proses keberangkatan secara non prosedural berisiko tinggi. Tidak ada
perlindungan bagi PMI. Karena itu, pemerintah akan memastikan penempatan PMI dilakukan
secara legal dan harus yang memiliki keterampilan.
"Lapor langsung kalau ada orang yang menawarkan kerja ke Malaysia. Sebab, sampai sekarang
belum ada penempatan ke Malaysia," tegasnya.
Terkait dengan tujuh warga NTB yang meninggal dalam peristiwa kapal karam tersebut, BP2MI
telah memfasilitasi kepulangan jenazahnya.
"Alhamdulillah, sudah diterima langsung oleh pihak keluarga akhir pekan kemarin," kata Abri.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB I Gede Putu
Aryadi mengatakan, banyak PMI yang berangkat secara ilegal akibat tidak adanya informasi tepat
terkait prosedur bekerja di luar negeri.
"Mereka terima informasi sepihak dari calon dan tekong. Terbujuk janji mafia PMI," kata Aryadi.
Dia mengakui, sosialisasi dan edukasi mengenai prosedur bekerja dari pemerintah maupun desa
belum masif. Kekurangan itulah yang akan dibenahi secara perlahan.
"Kolaborasi antar pemerintah di kabupaten/kota maupun OPD akan kita tingkatkan lagi," ujarnya.
(dit/r5/c7/ttg)
35
