Page 245 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 245

“Saya meminta kepada para menteri, kepala lembaga serta para gubernur, bupati, dan wali kota
              untuk melakukan terobosan dalam meningkatkan meritokrasi, sebagai salah satu agenda utama
              reformasi birokrasi,” kata Wapres Maruf Amin, pada acara Anugerah Meritokrasi KASN 2021 yang
              dilakukan secara virtual, Selasa (7/12/2021).

              Ketua KASN Agus Pramusinto mengungkapkan salah satu tujuan diadakannya penganugerahan
              ini untuk membentuk konsistensi penerapan sistem merit yang lebih baik.

              “Mendorong  konsistensi  dalam  penerapan  sistem  merit  agar  terus  terjaga  serta  yang  paling
              penting adalah mampu memotivasi banyak instansi untuk menerapkan sistem merit lebih baik
              lagi,” kata Agus.

              Berikut adalah daftar penerima Anugerah Meritokrasi KASN Tahun 2021.

              Kategori  Instansi  Pemerintah  Kementerian/Lembaga  dengan  Hasil  Penilaian  Sistem  Merit
              Kategori Sangat Baik:

              1. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi

              2. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas

              3. Kementerian Sosial

              4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

              5. Kementerian Ketenagakerjaan

              6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

              7. Kementerian Kesehatan
              8. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

              9. Lembaga Administrasi Negara

              10. Badan Intelijen Negara (BIN)

              11. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

              12. Ombudsman Republik Indonesia

              13. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

              14. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

              Kategori  Instansi  Pemerintah  pada  Tingkat  Provinsi/Kota/Kabupaten  dengan  Hasil  Penilaian
              Sistem Merit Kategori Sangat Baik:

              1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

              2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

              3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

              4. Pemerintah Provinsi Bali

              5. Pemerintah Kota Bogor



                                                           244
   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250