Page 28 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 28
Buruh juga mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan diskresi dengan membuat Keputusan
Presiden (Kepres) untuk membatalkan SK Gubernur, dan menaikkan upah 10-15 persen.
“Kenaikan 10 persen di DKI Jakarta, serta di provinisi lainnya seperti, Jateng dan Jatim, yang
upahnya masih kecil, harus didongkrak hingga 15 persen,” kata Ilhamsyah.
Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI
Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp4.453.935 per bulan.
Buruh menilai besaran kenaikan UMP tersebut belum efektif untuk memulihkan pertumbuhan
ekonomi lewat daya beli.[suara]
27
