Page 311 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 311
Ketua KASN Agus Pramusinto mengungkapkan bahwa KASN akan terus berusaha mempercepat
penerapan sistem merit di Indonesia melalui pengawasan, atensi, dan pendampingan agar
seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia mampu memperbaiki penerapan sistem merit
secara berkelanjutan.
Oleh karena itu, lanjutnya, salah satu tujuan diadakannya acara penganugerahan ini adalah
untuk membentuk konsistensi penerapan sistem merit yang lebih baik lagi ke depannya di setiap
instansi.
"Mendorong konsistensi dalam penerapan sistem merit agar terus terjaga serta yang paling
penting adalah mampu memotivasi banyak instansi untuk menerapkan sistem merit lebih baik
lagi," tandasnya.
Adapun penerima Anugerah Meritokrasi KASN Tahun 2021 adalah: Kategori Instansi Pemerintah
Kementerian/Lembaga dengan Hasil Penilaian Sistem Merit Kategori Sangat Baik: 1. Kementerian
Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi 2. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan
Nasional/Bappenas 3. Kementerian Sosial 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5.
Kementerian Ketenagakerjaan 6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 7. Kementerian
Kesehatan 8. Komisi Pemberantasan Korupsi 9. Lembaga Administrasi Negara 10. Badan Intelijen
Negara 11. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 12. Ombudsman Republik
Indonesia 13. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 14. Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia Kategori Instansi Pemerintah pada Tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten dengan
Hasil Penilaian Sistem Merit Kategori Sangat Baik: 1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur 4. Pemerintah Provinsi Bali
5. Pemerintah Kota Bogor 6. Pemerintah Kabupaten Sinjai 7. Pemerintah Kabupaten Wajo 8.
Pemerintah Kabupaten Karawang 9. Pemerintah Kabupaten Sumedang 10. Pemerintah Kota
Pekanbaru Kategori Instansi Pemerintah Kementerian/Lembaga dengan Hasil Penilaian Sistem
Merit Kategori Baik: 1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan 4. Kementerian Luar Negeri 5. Kementerian Pemudan dan Olahraga 6. Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 7. Kementerian Agama 8. Badan Pusat Statistik 9. Komisi
Aparatur Sipil Negara 10. Arsip Nasional Republik Indonesia 11. Badan Meteorologi, Klimatologi
dan Geofisika 12. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 13. Badan
Nasional Penanggulangan Bencana 14. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia 15. Badan SAR Nasional 16. Badan Informasi Geospasial 17. Perpustakaan
Nasional 18. Televisi Republik Indonesia 19. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 20. Badan
Pengawas Tenaga Nuklir 21. Badan Narkotika Nasional 22. Radio Republik Indonesia Kategori
Instansi Pemerintah pada Tingkat Provinsi/Kota dengan Hasil Penilaian Sistem Merit Kategori
Baik: 1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 4. Pemerintah Provinsi Aceh 5. Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur 6. Pemerintah Provinsi Gorontalo 7. Pemerintah Kota Pontianak 8. Pemerintah
Kota Padang Panjang 9. Pemerintah Kota Mojokerto 10. Pemerintah Kota Probolinggo 11.
Pemerintah Kota Banda Aceh 12. Pemerintah Kota Dumai 13. Pemerintah Kota Parepare 14.
Pemerintah Kota Malang 15. Pemerintah Kota Balikpapan 16. Pemerintah Kota Kendari 17.
Pemerintah Kota Jayapura Kategori Instansi Pemerintah pada Tingkat Kabupaten dengan Hasil
Penilaian Sistem Merit Kategori Baik 1. Pemerintah Kabupaten Sleman 2. Pemerintah Kabupaten
Bandung 3. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 4. Pemerintah Kabupaten Purworejo 5.
Pemerintah Kabupaten Badung 6. Pemerintah Kabupaten Sambas 7. Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo 8. Pemerintah Kabupaten Agam 9. Pemerintah Kabupaten Karimun 10. Pemerintah
Kabupaten Klungkung 11. Pemerintah Kabupaten Wonogiri 12. Pemerintah Kabupaten Barru 13.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar 14. Pemerintah Kabupaten Garut 15. Pemerintah Kabupaten
Gorontalo 16. Pemerintah Kabupaten Pinrang 17. Pemerintah Kabupaten Subang 18. Pemerintah
Kabupaten Bone 19. Pemerintah Kabupaten Mojokerto 20. Pemerintah Kabupaten Pohuwato 21.
310
