Page 348 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

YP Agreement awalnya merupakan usulan Indonesia dalam Perundingan IE-CEPA, memberikan
jaminan ketersediaan kuota bagi kategori profesional muda sesuai dengan persyaratan dalam
persetujuan untuk bekerja di negara kedua pihak dengan tujuan peningkatan keahlian
profesional.

Dalam penandatanganan ini, pihak Indonesia diwakili Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Suhartono,
sedangkan pihak Swiss diwakili Director International Affairs, State of Secretariat for
Migration(SEM), Federal Department of Justice and Police (FDJP) Ambassador Vincenzo Mascioli.

"Kami harap kesepakatan ini dapat memberikan manfaat bagi kedua negara untuk saling
membantu dalam meningkatkan keterampilan kerja. Khususnya bagi tenaga kerja profesional
muda kedua negara serta meningkatkan ketersediaan akses pasar bagi tenaga kerja Indonesia
di negara EFTA,"ujar Suhartono.

Nantinya, pekerjaan dapat menyangkut segala profesi dan menjalankannya proses otorisasi
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun kuota yang disepakati dalam
persetujuan ini sejumlah 50 orang per tahun dan dapat ditingkatkan hingga 100 orang per tahun
bila disepakati bersama.

Untuk dapat memanfaatkan YP Agreement, para profesional muda pada rentang usia yang
ditetapkan diharapkan telah menyelesaikan pelatihan profesional dengan durasi tidak kurang
dari dua tahun dan memiliki dokumen penyelesaian studi pada bidang yang relevan dengan
pekerjaan.

Dengan dipenuhinya persyaratan tersebut, diharapkan tersedia peluang kerja untuk seluruh
bidang profesional yang tidak melanggar ketentuan hukum di kedua negara.Bila memenuhi
persyaratan, maka otorisasi akan diberikan kepada profesional muda untuk bekerja selama kurun
waktu 12 bulan dan dapat diperpanjang maksimal selama 6 bulan.

Otorisasi yang diberikan kepada para profesional muda terkait dengan izin masuk dan izin tinggal
harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, profesional muda yang telah mendapatkan otorisasi untuk bekerja di negara kedua
pihak, akan bekerja berdasarkan kontrak kerja.Kontrak kerja antara lain memuat hak dan
kewajiban seperti kondisi pekerjaan, gaji, dan pajak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan
di negara tempat bekerja.

Sedangkan, elemen gaji harus sesuai dengan dan mencerminkan kondisi upah umum pada
tempat, profesi, dan bidang masing-masing.

Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Jasa Iskandar Panjaitan
menyampaikan, YP Agreement merupakan permintaan Indonesia kepada Swiss pada saat
Perundingan IE-CEPA sebagai bagian komitmen masing-masing negara baik Indonesia maupun
negara-negara EFTA (Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein).

"Dengan demikian, dipahami oleh Indonesia dan Swiss bahwa persetujuan ini akan lebih banyak
dimanfaatkan Indonesia. Diharapkan, dengan adanya persetujuan ini melalui koordinasi
Kemenaker,Indonesia dapat segera mengoptimalkan pemanfaatannya," papar Iskandar.
Lebih lanjut, Dalam rangka meraih visi "Indonesia Maju 2045", Pemerintah Indonesia
melakukannya dengan 4 (empat) pilar, yaitu: (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan
Pembangunan, serta (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan.

347