Page 176 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2021
P. 176
Ida menegaskan latar belakang penetapan upah pada prinsipnya untuk mewujudkan sistem
pengupahan yang berkeadilan dalam konteks untuk mencapai kesejahteraan pekerja/buruh,
namun tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.
"Jadi sebenarnya ada tiga sisi itu harus terjawab dalam sistem pengupahan nasional. Tak hanya
berpikir kesejahteraan pekerja atau buruh, tapi juga berpikir atau memperhatikan kemampuan
perusahaan dan kondisi perekonomian nasional, " katanya.
Seperti diketahui setiap tahun akan dilakukan penetapan UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun
2021 tentang pengupahan sebagai amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Namun sistem pengupahan yang dibangun mulai dari UU Nomor 11 Tahun 2020 hingga PP
Nomor 36 Tahun 2021, di saat kondisi bangsa mengalami pandemi COVID-19.
"Di saat ingin membangun sistem pengupahan yang berkeadilan, tapi dalam situasi menghadapi
pandemi COVID-19. Ini menjadi tantangan tersendiri, karena dampak pandemi ini luar biasa di
sektor ketenagakerjaan," kata Ida.
Sidang pleno LKS Tripnas secara hybrid melalui daring dan luring dihadiri oleh 45 orang peserta.
Secara luring hadir 25 orang, terdiri dari 9 orang unsur pemerintah, dan 7 dari serikat
pekerja/buruh dan 9 dari pengusaha.
175
