Page 274 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2021
P. 274

Kebijakan tersebut mengacu dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No: 43 Tahun
              2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 di
              Wilayah Jawa dan Bali, untuk wilayah yang berstatus PPKM level 3, termasuk DKI Jakarta, sektor
              non-esensial mulai ada pelonggaran.

              Pelonggaran ini juga seirimg diperbolehkannya anak-anak usia di bawah 12 tahun boleh masuk
              mal lagi.

              Kepala Disnakertransenergi DKI Andri Yansyah, menerangkan bahwa aturan diperbolehkannya
              kembali pekerja non-esensial bekerja akan diatur dalam Surat Keputusan Kadisnakertransenergi
              DKI Jakarta.

              "Mau  tidak  mau  kita  akan  laksanakan  giat  monitoring  dan  pengawasan.  Semula  hanya
              pengawasan dan monitoring untuk sektor kritikal dan esensial, kini juga sektor non-esensial yang
              sudah bisa beroperasi sebanyak 25 persen," jelasnya, Rabu (22/9).

              Bagi pekerja non-esensial, lanjut Andri, wajib menunjukkan surat vaksin melalui aplikasi Peduli
              Lindungi saat hendak masuk kantor.

              Andri  menyebut  akan  ada  mekanisme  mengurus  QR  code  yang  akan  disosialisasikan
              Disnakertransenergi  kepada  para  asosiasi  yang  beranggotakan  perusahaan-perusahaan  dari
              sektor non-esensial.

              Hai tersebut perlu dilakukan agar perusahaan-perusahaan non-esensial bisa mengurus QR code
              yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi.

              "Harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, kalau belum ya jangan suruh masuk. Yang boleh
              masuk yang udah mengakses Peduli Lindungi," tegasnya.

              Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah
              menuturkan bahwa jumlah pengawas ketenagakerjaan jauh dari rasio imbang jika dibandingkan
              dengan jumlah seluruh pekerja di Ibu kota.

              Andri  mengemukakan  fungsi  pengawas  ketenagakerjaan  salah  satunya  adalah  untuk
              memastikan semua perusahaan menerapkan praktik keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

              "Jumlah pengawas ketenagakerjaan sampai saat ini hanya 59 orang, artinya sangat jauh dari
              yang dibutuhkan," pungkasnya. (OL-13) Baca Juga: Antisipasi Banjir, Pemkot Jakbar Tambah
              Kapasitas Saluran Air di Duri Kepa

























                                                           273
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279