Page 92 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2021
P. 92
mengenai perubahan formula penetapan UM sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021.
Menurut Ida, Persiapan penetapan UM Tahun 2022 ini diarahkan untuk memberikan pondasi
yang kokoh sebagai momentum untuk perbaikan perubahan dan reformasi pengupahan.
"Perubahan pengaturan bidang pengupahan harus menjawab tantangan dinamika globalisasi
dan transformasi teknologi serta informasi yang berdampak pada perubahan tatanan sosial dan
ekonomi termasuk pola hubungan kerja, " ujar Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (22/9/2021).
Dalam acara sidang pleno sosialisasi persiapan penetapan Upah Minimum (UM) tahun 2022 oleh
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) kepada Anggota LKS Tripnas hari ini, Ida menegaskan
latar belakang penetapan upah pada prinsipnya untuk mewujudkan sistem pengupahan yang
berkeadilan dalam konteks untuk mencapai kesejahteraan pekerja/buruh, namun tetap
memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.
"Jadi sebenarnya ada tiga sisi itu harus terjawab dalam sistem pengupahan nasional. Tak hanya
berpikir kesejahteraan pekerja atau buruh, tapi juga berpikir atau memperhatikan kemampuan
perusahaan dan kondisi perekonomian nasional, " ucap Ida.
Sebagai informasi, setiap tahun akan dilakukan penetapan UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun
2021 tentang pengupahan sebagai amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Namun, sistem pengupahan yang dibangun mulai dari UU Nomor 11 Tahun 2020 hingga PP
Nomor 36 Tahun 2021, di saat kondisi bangsa mengalami pandemi COVID-19.
"Di saat ingin membangun sistem pengupahan yang berkeadilan, tapi dalam situasi menghadapi
pandemi COVID-19. Ini menjadi tantangan tersendiri, karena dampak pandemi ini luar biasa di
sektor ketenagakerjaan, " pungkas Ida.
Sidang pleno LKS Tripnas tersebut dilaksanakan secara hybrid melalui daring dan luring dan
dihadiri oleh 45 orang peserta. Secara luring hadir 25 orang, terdiri dari 9 orang unsur
pemerintah, dan 7 dr serikat pekerja/buruh dan pengusaha 9.
91
