Page 17 - e-Resume Berita Ketenagakerjaan 29 Januari 2021
P. 17

Populix,  Maria  Ulfah  Anshor,  komisioner  Komnas  Perempuan,

                         berpendapat bahwa meski kebijakan terkait hak untuk hamil dan

                         menyusui bagi ibu bekerja sudah baik, tetapi implementasinya


                         belum ideal. Misalnya bagi pekerja kontrak yang masih dibatasi

                         untuk  tidak  boleh  menikah  dan  memiliki  anak  dalam  masa

                         tertentu.  Pelaku  usaha  sudah  seharusnya  bisa  berkomitmen

                         dengan  peraturan  yang  ada  ketika  mengubah  perusahaan

                         mereka  dalam  bentuk  PT  (Perseroan  Terbatas)  atau  badan

                         usaha. Mereka juga harus siap untuk menyiapkan semua fasilitas

                         pendukung. Karenanya, wanita berhak untuk menuntut maupun


                         melaporkan  perusahaan  tempat  mereka  bekerja  jika  tidak

                         mendapatkan  haknya  untuk  hamil  dan  menyusui.  Maria

                         menjabarkan,  Komnas  Perempuan  terbuka  untuk  membantu

                         memberikan  rujukan  atau  memberikan  semacam  surat

                         keterangan  untuk  melanjutkan  pengaduan  ke  kementerian


                         ketenagakerjaan.

                                                             Archive Attachment Eclipping Word



                 17.     Jan 28, 2021 - Corporate  Negative


                         Harian Terbit / Pg1&7 /alee

                         "Banyak Warga Nganggur, Mengapa Diutamakan TKA?"

                         URL:

                         http://klipingkemnaker.binokular.net/reportn/589f64c61be50c1

                         e9d262588dce920c15f049622172bbf0b053d3eb183c3e7da


                         WAKIL  Ketua  DPR  RI  Azis  Syamsuddin  menyayangkan  153

                         tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok masuk ke Indonesia pada

                         saat berlangsungnya kebijakan pelarangan warga negara asing
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22