Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020
P. 129

Sekjen Partai Demokrat itu menyebut harusnya pemerintah mengambil keputusan
               bijak terhadap 500 TKA tersebut. Menurutnya, penolakan yang dilakukan
               pemerintah setempat adalah salah satu upaya untuk mencegah masuknya virus
               Corona.

               "Ada pun untuk isu masuknya 500 TKA Tiongkok ke Konawe harus dihadapi secara
               bijak oleh berbagai pihak. Keputusan Pemda Konawe yang menolak kedatangan TKA
               tersebut harus dilihat oleh pemerintah pusat sebagai usaha pemeliharaan
               konsistensi PSBB di berbagai daerah di Indonesia," tutur dia.

               "Meski secara resmi Konawe bukan merupakan daerah yang menerapkan PSBB,
               pencegahan penyebaran COVID di wilayah tersebut dengan membatasi mobilitas
               masuk manusia, khususnya dari daerah yang menjadi sumber virus, patut dihormati
               dan dipahami bersama," imbuhnya.

               Lebih lanjut, Riefky kemudian menyinggung larangan untuk masuk dan singgah
               terhadap warga negara asing termasuk Tiongkok. Harusnya pemerintah menaati
               larangan itu.

               "Selain itu, Kemlu juga belum menarik larangan masuk warga asing yang
               berasal/pernah singgah di 11 negara krisis corona, termasuk Tiongkok. Sehingga
               justifikasi pemerintah memberikan izin masuk ke TKA Tiongkok tidaklah valid,"
               katanya.

               Diketahui, TKA asal China berjumlah 500 orang direncanakan akan datang ke
               Indonesia untuk bekerja di perusahaan pemurnian nikel PT VDNI Morosi, Kabupaten
               Konawe. Perusahaan itu diketahui sudah mendapat izin dari pemerintah pusat pada
               22 April lalu.

               Meski sudah adanya izin dari pemerintah pusat, kedatangan TKA China itu ditolak
               oleh berbagai pihak. Salah satunya dari DPRD Sulawesi Tenggara, ramai-ramai para
               pimpinan DPRD tidak sepakat dengan kedatangan TKA China di tengah pandemi
               corona.

               Ketua DPRD Sultra Abdurahman Saleh mengatakan kebijakan tersebut diambil
               bukan karena anti-China. Melainkan, antisipasi karena China merupakan negara
               yang menjadi asal virus corona. Dia menegaskan akan memimpin aksi penolakan
               jika 500 TKA dipaksakan tetap datang ke Sultra.

               "Jadi bukan karena anti-Tiongkok, tapi saat ini ada pandemi dan kita tahu asalnya
               itu dari Wuhan jadi kita antisipasi. Saya pimpin langsung aksi jika dipaksa datang,"
               kata Abdurrahman Saleh, dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sultra, Rabu
               (29/4).

               (lir/eva) tka china pandemi corona konawe sulawesi utara pd komisi i dpr ri.




                                                      Page 128 of 695.
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134