Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020
P. 175
Anggota Komisi I turut mengomentari klaim mempekerjakan TKA itu sebagai proyek
strategis nasional. Willy pun mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab
jika TKA tersebut terjangkit Corona.
"Demikian juga klaim sebagai perusahaan yang mengerjakan proyek strategis
nasional. Kalau Cuma klaim sana-sini, ya harus di larang memasukkan orang asing
dalam situasi pandemi. Siapa yang mau tanggung jawab kalau nanti TKA itu
mengalami kesulitan dan penyakit. Intinya patuhi aturan yang ada jangan mudah
obral pengecualian," katanya.
Willy mengatakan penolakan warga setempat terhadap TKA tersebut harusnya
dipahami perusahaan. Dia juga meminta pemerintah mematuhi aturan larangan
kedatangan warga asing saat pandemi Corona.
"Warga yang menolak kedatangan TKA ini harus dilihat sebagai upaya untuk
melindungi diri dan lingkungannya. Karena itu harus dipahami juga oleh perusahaan
yang berniat memasukkan TKA agar mereka tidak membayar resiko lebih besar.
Pemerintah tegas saja dengan aturan yang telah ada," katanya.
Lebih lanjut, Willy juga menyinggung perusahaan yang tidak menaati aturan
pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Menurutnya masih ada perusahaan yang
tidak memenuhi kewajibannya membayar upah penuh kepada karyawannya.
"Kita lihat bagaimana kekacauan PSBB karena ada perusahaan yang tidak termasuk
dalam golongan yang dibolehkan tetap operasi tapi meminta ijin kementerian
perindustrian, lalu dibolehkan dan mereka beroperasi. Ada lagi perusahaan yang
sudah diwajibkan membayar penuh upah dan THR tenaga kerjanya lalu mengajukan
pengecualian dan dibolehkan. Semua memunculkan kekacauan, tidak mencerminkan
penghormatan terhadap hukum," katanya.
Willy menegaskan bahwa larangan masuk untuk warga asing harus dipatuhi. Dia
berharap polemik ini segera diselesaikan.
"Kalau sudah dilarang masuk ya sudah jangan kasih ijin. Kalau perusahaan bilang
akan merugi kalau nggak memasukkan 500 orang ini ya periksa sekalian perilaku
investasinya sudah patuh peraturan ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan lainnya
nggak. Sudahi polemiknya, biar pemerintah punya waktu lebih banyak untuk
evaluasi langkah penanganan COVID-19-nya" ucap Willy.
Diketahui, TKA asal China berjumlah 500 orang direncanakan akan datang ke
Indonesia untuk bekerja di perusahaan pemurnian nikel PT VDNI Morosi, Kabupaten
Konawe. Perusahaan itu diketahui sudah mendapat izin dari pemerintah pusat pada
22 April lalu.
Meski sudah adanya izin dari pemerintah pusat, kedatangan TKA China itu ditolak
oleh berbagai pihak. Salah satunya dari DPRD Sulawesi Tenggara, ramai-ramai para
Page 174 of 695.
