Page 235 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020
P. 235

Title          MANTAN KOMISIONER KPK: OMNIBUS LAW JADI ANCAMAN JANGKA PANJANG
               Media Name     tribunnews.com
               Pub. Date      02 Mei 2020
                              https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/02/mantan-komisioner-kpk-o mnibus-
               Page/URL
                              law-jadi-ancaman-jangka-panjang
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive











               Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama , JAKARTA - Mantan
               Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyarankan
               Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menarik kembali draf Omnibus Law RUU
               cipta kerja.

               Menurut Busyro, Omnibus Law hanya menguntungkan investor, tapi tidak
               melindungi masyarakat pekerja.

               Hal tersebut disampaikan Busyro dalam diskusi daring bertajuk Covid-19:
               Problematika Kebijakan & Dilema Antikorupsi Negara, Jumat (1/5/2020).

               "Intinya, Omnibus Law ini sebuah ancaman yang berdampak jangka panjang," kata
               Busyro.

               Busyro khawatir bila pembahasan Omnibus Law dilanjutkan akan mendapatkan
               reaksi penolakan yang keras dari masyarakat.

               Dia tak mau penolakan itu berujung pada kekacauan.

               Menurut Busyro, perumusan naskah Omnibus Law juga dilakukan secara tergesa-
               gesa, tanpa melibatkan masyarakat sipil.

               Dia mengingat bagaimana Presiden Jokowi bahkan sempat meminta agar
               pembahasan RUU ini di DPR dapat rampung dalam 100 hari.

               Menurut dia, itu adalah wujud sikap angkuh seorang pejabat dan antidemokrasi.

               "Mudah-mudahan ini disadari dengan cara presiden bersedia menarik naskah
               tersebut dan kemudian diskusi secara terbuka," kata dia.

               Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan menunda pembahasan
               klaster ketenagakerjaan dalam draf RUU Cipta Kerja.

               Keputusan presiden itu merupakan respons atas kontoversi yang muncul terkait
               pasal-pasal dalam klaster ketenagakerjaan.



                                                      Page 234 of 695.
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240