Page 191 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2020

Menurut Alex, permasalahan pertama karena delapan penyedia pelatihan daring ikut serta
dalam program tanpa pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ).

Hal tersebut memiliki potensi konflik kepentingan.

"Terdapat konflik kepentingan pada lima dari delapan platform digital dengan lembaga penyedia
pelatihan," ujarnya.
Alex juga menyebutkan sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik
Lembaga Penyedia Pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital.

Selain berpotensi konflik kepentingan, KPK mencatat permasalahan kartu Pra Kerja terletak
pada metode pelaksanaan secara daring.

Menurut KPK , metode tersebut besar kemungkinan dapat fiktif atau tidak efektif sehingga
merugikan keuangan negara.

Karena metode pembelajaran hanya satu arah. Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun
belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar
pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta.
Lebih lanjut lagi, KPK mengatakan lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun
peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih.

Materi pelatihan pun dianggap tidak memadai. Pelatihan yang memenuhi syarat secara materi
dan penyampaian daring hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan.

Permasalahan juga terjadi pada proses pendaftaran.
KPK merujuk pada data Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah mengompilasi data
pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sudah dipadankan NIK-nya berjumlah
1,7 juta pekerja terdampak.

Namun menurut KPK , hanya sebagian kecil dari whitelist ini yang mendaftar secara daring,
yaitu hanya 143 ribu.

Sedangkan, sebagian besar peserta yang mendaftar untuk tiga gelombang yaitu 9,4 juta
pendaftar bukanlah target yang disasar oleh program ini.

"Kemudian penggunaan fitur face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta dengan
anggaran Rp 30,8 miliar tidak efisien. Penggunaan NIK dan keanggotaan BP Jamsostek sudah
memadai," ujarnya.

Berdasarkan temuan di atas, KPK memberikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan teknis
pelaksanaan program kartu Pra Kerja .

Di antaranya, peserta yang disasar pada pekerja terdampak tidak perlu mendaftar daring
melainkan dihubungi manajemen pelaksana sebagai peserta program.

Kemudian penggunaan NIK sebagai identifikasi peserta sudah memadai, tidak perlu dilakukan
penggunaan fitur lain yang mengakibatkan penambahan biaya.

KPK juga menyarankan agar komite meminta pendapat hukum ke Kejaksaan Agung tentang
kerja sama dengan delapan platform digital ini apakah termasuk dalam cakupan PBJ pemerintah
atau tidak.

190