Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2020
P. 50
apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat seperti
epidemiolog kesehatan," kata Ida.
Tenaga pendukung kesehatan pada rumah sakit, fasilitas kesehatan, atau tempat
lain yang ditetapkan untuk menangani pasien terinfeksi Covid19, seperti cleaning
service, pekerja laundry, dan lainnya, tim relawan yang bertugas menanggulangi
pandemi Covid-19 juga berhak mendapat JKK.
Dalam SE juga disebut Gubernur untuk memastikan setiap pemberi kerja melakukan
upaya pencegahan seoptimal mungkin pada pekerjaan yang berisiko terkena Covid-
19.
Yaitu dengan memaksimalkan Posko K3 Covid -19 agar tidak terjadi kasus PAK
karena Covid-19 sesuai regulasi dan standar K3, serta protokol kesehatan terkait
pencegahan dan pengendalian Covid-19.
Dalam SE ini juga disebutkan agar perusahaan agar mendaftarkan pekerja/buruh
yang beresiko terpapar Covid-19 ke dalam program jaminan sosial pada BPJS
ketenagakerjaan dan memastikan pekerja/buruh mendapatkan manfaat JKK.
"Pemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program JKK
pada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila pekerja/buruh mengalami PAK karena Covid-
19, pemberi kerja memberikan hak manfaat program JKK sesuai dengan ketentuan
pepaturan perundang-undangan," katanya.
Ida juga meminta kepala Dinas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia untuk
meningkatkan pengawasan dan pembinaan dalam bidang K3 dan jaminan sosial
ketenagakerjaan.
Adapun, mekanisme pelaporan, diagnosis, penetapan, pemberian manfaat program
JKK dan penyelesaian atas perbedaan pendapat dalam menetapkan PAK karena
Covid-19 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang -
undangan.
"Sekali lagi, Saya meminta Kepala Dinasnaker agar menugaskan Pengawas
Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan
bidang K3 dan jaminan sosial tenaga kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan," ujarnya.
Page 49 of 197.
