Page 316 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020
P. 316

Wonogiri Klaim Penularan Covid-19 Klaster Sempon dan Nakes Sudah Terputus, Kok Bisa?  "Ada
              yang  perlu  diklarifikasi  di  draf  Peraturan  Pemerintah  yang  mengatur  relaksasi  iuran  [BP
              Jamsostek] tersebut. Saya kira sudah final, tinggal menunggu pengesahan dari pemerintah,"
              ujar Agus kepada  Bisnis.com  , Kamis (6/8/2020).

              Sebelumnya,  wacana  pemotongan  iuran  BPJS  Ketenagakerjaan  disampaikan  oleh  Ida  dalam
              rapat  bersama  Komisi  IX  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  pada  Rabu  (8/7/2020).  Ida
              menjelaskan bahwa pihaknya menginisiasi rencana pemotongan iuran tersebut untuk memitigasi
              dampak Covid-19 yang memukul dunia usaha.

              "Sudah  selesai  harmonisasinya  [aturan],  sudah  di  Kementerian  Sekretariat  Negara  [Setneg],
              tinggal ditandatangani oleh Bapak Presiden," ujar Ida dalam rapat tersebut.

              Truk  Terguling  di  Jalan  Raya  Solo-Sukoharjo  Telukan,  Muatan  300  Lembar  Besi  Ambyar
              Pemerintah berencana untuk memotong iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan
              Jaminan  Kematian  (JKm)  hingga  90  persen  selama  tiga  bulan  sejak  ketentuan  berlaku.
              Pemotongan itu bisa diperpanjang kembali tergantung kebijakan pemerintah.

              Selain itu, akan terdapat penundaan pembayaran iuran program Jaminan Pensiun (JP) hingga
              70 persen. Artinya, peserta cukup membayar 30 persen iuran selama tiga bulan dan sisanya
              dibayarkan dalam enam bulan sejak aturan berlaku.
              Adapun, pemotongan atau penundaan iuran BPJS Ketenagakerjaan tidak berlaku bagi program
              Jaminan Hari Tua (JHT). Ida berharap bahwa dengan kebijakan tersebut, pemberi kerja maupun
              pekerja akan mendapatkan keringanan dalam kondisi pandemi ini.

              Ini Keuntungan Edi Susanto Jadi Ajudan Pribadi Mbah Minto Klaten  Pemotongan iuran BPJS
              Ketenagakerjaan  jelas  akan  menguntungkan  terutama  bagi  pemberi  kerja  atau  perusahaan.
              Dikutip dari  laman resmi BPJS Ketenagakerjaan  , iuran JKK dipatok 0,24 persen hingga 1,74
              persen dari upah pekerja tergantung risiko pekerjaan.
              Iuran  yang  akan  dipangkas  90  persen  selama  tiga  bulan  ini  ditanggung  pemberi  kerja.  JKK
              memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja. Hal
              itu termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja dan
              penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
              Sementara, iuran JKm ditetapkan sebesar 0,3 persen dari upah pekerja. Sama seperti JKK, iuran
              JKm juga menjadi beban perusahaan.

              Sumber:  Bisnis.com.
























                                                           315
   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321