Page 337 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

Menurutnya, rencana tersebut memang merupakan gagasan menarik. Sayangnya, ada banyak
persoalan teknis yang mesti diperbaiki sebelum bansos ini dijalankan.
Salah satunya yang ia kritik yakni mengenai kriteria serta jumlah penerima manfaat. Bantuan ini
dikhawatirkan menimbulkan kesenjangan sosial lantaran tak mampu menjaring setengah dari
jumlah buruh.

Belum lagi penyeleksian yang dilakukan berdasarkan pekerja yang terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan. Sementara saat ini, ada banyak pekerja di luar yang terdata di BPJS
Ketenagakerjaan.

"Kita tahu yang bekerja sebagai buruh, karyawan atau pegawai di Indonesia itu ada 52,20 juta
pekerja. Bagaimana memilih 15 juta atau 13 juta, ada ketidakadilan kalau itu diterapkan. Dan
kenapa hanya peserta BPJS yang dijadikan dasar, semua merasa berhak, itu yang menurut saya
penting," sambung Tauhid.

Sementara itu di sisi lain, program yang sudah berjalan saat ini juga belum maksimal. Ia
menyoroti soal masih banyaknya pekerja yang di-PHK belum mendapatkan bansos atau Kartu
Prakerja.

Lebih jauh, menurutnya program tersebut juga tidak tepat sasaran. Alih-alih memberikan
bantuan untuk yang bergaji antara rentang Rp 3 juta hingga Rp 5 juta, stimulus yang
anggarannya mencapai Rp 31 triliun itu akan lebih tepat jika diarahkan ke kelompok yang
penghasilannya lebih rendah lagi.

"Apa yang dijadikan dasar mereka berhak mendapatkan bantuan bansos baru untuk pekerja.
Kalau kita lihat, Rp 5 juta itu bukan masuk dalam kelompok masyarakat miskin. Upah buruh saja
Rp 2,9 juta per bulan, jadi kalau yang Rp 5 juta berarti yang bukan buruh dapat, ini akan
menimbulkan kesenjangan lagi," jelas Tauhid.

"Yang kedua, ini tidak akan efektif mendorong perekonomian dari sisi konsumsi. Penghasilan Rp
5 juta itu bukan orang miskin, dan mereka akan menyimpan uang itu untuk berjaga jaga,
menahan konsumsi," sambungnya.

BLT Pekerja Indef2020 (c) PT Dynamo Media Network Version 1.1.259.

336