Page 355 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020
P. 355
KETUA Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir
mengonfirmasi adanya stimulus lanjutan berupa bantuan gaji tambahan kepada pekerja dengan
pendapatan tertentu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong
konsumsi masyarakat. Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong
pemulihan ekonomi," ujar Erick Thohir melalui keterangan resmi, Kamis (6/8).
Program stimulus tersebut, ucapnya, sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan mulai September mendatang.
Fokus bantuan pemerintah kali ini akan menyasar 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN yang
aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150 ribu per bulan atau setara
dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan.
"Bantuan yang akan diberikan ialah sebesar Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan dan akan
langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi
penyalahgunaan," tegas dia.
Menteri BUMN itu menegaskan terdapat dua hal yang menjadi fokus dalam upaya percepatan
pemulihan ekonomi, dengan memberikan stimulus ekonomi yang manfaatnya nyata dirasakan
masyarakat. Misalnya, untuk masyarakat miskin berupa program bantuan sosial, dan dukungan
kepada UMKM berupa subsidi bunga dan kredit.
Selanjutnya juga dilakukan percepatan penyerapan tenaga kerja melalui proyek-proyek padat
karya. Upaya percepatan pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan upaya kesehatan
dan membangun rasa aman di tengah pandemi ini.
Rasa aman dapat mendorong masyarakat tingkat menengah ke atas untuk mulai berani
membelanjakan uang atau tabungannya pada sektor-sektor produktif maupun investasi, dengan
begitu diharapkan akan menggerakkan perekonomian di Indonesia.
"Program pemulihan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah cukup banyak namun saling
berkesinambungan, seperti bantuan sosial tunai, bantuan pangan non tunai, program keluarga
harapan hingga penyaluran kredit di sektor UMKM, dibutuhkan waktu, data yang akurat serta
koordinasi dengan banyak pihak untuk melakukan realisasi bantuan tersebut secara tepat," ujar
Erick.
"Percepatan realisasi program pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan prioritas utama
pemerintah untuk kesehatan dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pandemi ini
agar kesehatan pulih, dan ekonomi pun bangkit," pungkasnya. (Pra/Des/A-3).
354
