Page 396 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

TEPATKAH BANTUAN RP 600.000 DARI PEMERINTAH UNTUK KARYAWAN BERGAJI
DI BAWAH RP 5 JUTA?
- Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menjadi trending di media sosial Twitter pada
Kamis (6/8/2020) pagi.

Warganet membahas rencana pemerintah memberikan bantuan kepada karyawan swasta non-
BUMN yang bergaji di bawah Rp 5 juta. Wacana itu diutarakan Sri Mulyani pada Rabu
(5/8/2020).

"Pemerintah sedang kaji untuk menyiapkan pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang
memiliki upah di bawah Rp 5 juta," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, seperti diberitakan
Kompas.com .

Bantuan diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menggenjot pertumbuhan
perekonomian Indonesia .

Rencana ini juga untuk mempercepat penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi
nasional (PEN).

Diketahui, pada Rabu (5/8/2020), Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi
Indonesia di kuartal II tahun 2020 minus 5,32 persen.

Kemudian, tepatkah upaya pemerintah memberikan bantuan karyawan ? Financial Planner dari
Zelts Consulting, Ahmad Gozali, menilai rencana pemberian stimulus berupa bantuan ke pekerja
swasta dari pemerintah sudah tepat.

Sebab, dalam kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus, diperlukan intervensi dari
pemerintah untuk menggenjot konsumsi masyarakat.

"Mengingat, PDB (produk domestik bruto) Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh konsumsi
masyarakat, maka intervensi dengan menggenjot konsumsi masyarakat diperlukan untuk
memutar kembali roda ekonomi," ungkap Gozali saat dihubungi Kompas.com , Kamis
(6/8/2020).

Dia menjelaskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan dua intervensi kepada
dua sisi, yakni sektor usaha agar terus berproduksi dan masyarakat agar daya beli meningkat.
"Kebijakan sebelumnya dengan pajak ditanggung pemerintah rupanya kurang efektif. Maka perlu
kebijakan yang lebih efektif langsung menambah daya beli," ucapnya.

Meski tepat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Gozali menilai pemerintah juga perlu
mempertimbangkan aspek keadilan dalam pemberian bantuan karyawan , terutama kepada
pekerja informal dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia mengatakan, saat ini di Indonesia paling banyak adalah pekerja informal daripada pekerja
formal.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, tak sedikit pula pekerja yang menjadi korban PHK.

"Jadi perlu perhatian aspek keadilan, dan akan lebih efektif dalam mendorong ekonomi. Begitu
juga yang sudah kena PHK, kalau mereka enggak dapat bantuan seperti ini kan jadi aneh," kata
Gozali.

Diberitakan Kompas.com , Kamis (6/8/2020), Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19
dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menargetkan bantuan untuk pekerja swasta dapat
disalurkan mulai September 2020.

395