Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2019
P. 103
Title JERMAN SIAP TERIMA PMI TERAMPIL MELALUI SKEMA KERJA SAMA PEMERINTAH
Media Name merdeka.com
Pub. Date 21 Oktober 2019
https://www.merdeka.com/peristiwa/jerman-siap-terima-pmi-terampil-mela lui-skema-
Page/URL
kerja-sama-pemerintah.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Indonesia merupakan salah satu negara yang dibidik Jerman untuk menjadi salah satu
sumber pekerja asing dalam memenuhi kebutuhan di berbagai sektor. Keseriusan Jerman
untuk mendatangkan pekerja dari Indonesia disampaikan pada saat pertemuan dengan
delegasi RI yang dipimpin oleh Sekretaris Utama BNP2TKI, Duta Besar Tatang Budie Utama
Razak, dalam Workshop Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan di KBRI Berlin,
pada Kamis (17/10).
Pihak Jerman menyatakan bahwa berdasarkan assesment dalam beberapa tahun ke depan,
dibutuhkan sekitar 260 ribu pekerja asing dengan alokasi 146.000 diberikan untuk calon
pekerja dari negara non Uni Eropa, mulai dari skilled worker, specialist dan experts. Untuk
memenuhi kebutuhan pekerja asing tersebut, Jerman menerapkan mekanisme penempatan
dengan skema kerjasama pemerintah (Government to Government/G to G).
Dalam waktu dekat akan ditandatangani Letter of Intent (LoI) dan juga MoU (Memorandum
of Understanding) untuk mengatur mekanisme proses rekrutmen dan penempatan.
Sebagai langkah awal, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan dikirim ke Jerman adalah
tenaga perawat. Pihak Jerman akan membiayai sepenuhnya proses penempatan, termasuk
untuk pelatihan bahasa Jerman selama 6 bulan di Indonesia, sebelum dikirim ke Jerman.
Para Calon PMI dalam program ini tidak dikenakan biaya (zero cost) dan ketika Calon PMI
tersebut tiba di Jerman akan mendapatkan gaji sebesar 2.000 Euro (sekitar Rp 32 juta).
Setelah lulus recognation test, PMI akan mendapatkan gaji sebesar 2.400 Euro (sekitar Rp
38 juta).
"Upaya penempatan pekerja terampil Indonesia ke Jerman ini merupakan peluang besar
untuk menembus pasar kerja negara-negara Eropa dan negara maju lainnya," ujar Tatang.
Sejalan dengan Undang-Undang yang baru nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia dan akan segera lahirnya Badan baru pengganti BNP2TKI,
Pemerintah Indonesia akan terus berupaya meningkatkan PMI yang terampil dan
profesional, menekan angka PMI low level dan beresiko tinggi, serta mencegah PMI non
prosedural.
"Dengan demikian akan terwujud pekerja migran dan keluarganya yang sejahtera sebagai
aset bangsa," pungkasnya.
Page 102 of 104.
