Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 DESEMBER 2019
P. 16
Title ATURAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN MASUK TAHAP HARMONISASI
Media Name republika.co.id
Pub. Date 05 Desember 2019
https://nasional.republika.co.id/berita/q200wp428/aturan-perlindungan- pekerja-migran-
Page/URL
masuk-tahap-harmonisasi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan proses penyusunan Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah
masuk tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Karena tidak
mungkin pengawasan penempatan dan pelindungan PMI hanya mengandalkan
pemerintah, namun juga melibatkan lembaga kemasyarakatan, lembaga HAM, maupun
LSM lainnya," kata dia melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (4/12).
Ia menjelaskan dalam proses itu masih terbuka ruang masukan dari para pemangku
kepentingan, khususnya terkait dengan pengawasan penempatan dan pelindungan.
Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, ia memandang perlu adanya sistem
pengawasan yang mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan yang terkait.
"Jadi sistem ini terintegrasi secara holistik yang melibatkan seluruh 'stakeholder'
(pemangku kepentingan)," kata dia.
Ida mengajak semua pihak untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan sistem
penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Dengan begitu, Ida optimistis bahwa penerapan sistem pengawasan akan berjalan lebih
baik dan optimal.
"Terkait pembinaan dan pengawasan untuk pelindungan PMI, kita terus mengajak
partisipasi pemangku kepentingan dalam pengawasan," kata dia
Pelaksana Tugas Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Aris Wahyudi menambahkan
sejumlah aturan turunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) telah memasuki tahap finalisasi di Sekretariat
Negara, yaitu Perpres tentang Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga
Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta RPP tentang Penempatan oleh pemerintah atau badan.
"Sedangkan RPP pelaksanaan pelindungan untuk PMI umum dan awak kapal niaga
masih harmonisasi di Kemenkumham," ujar dia.
Page 15 of 96.
