Page 248 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 248
Judul Buruh Demo Balai Kota, Surat Anies Ke Menaker Dibocorkan
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1754702/buruh-demo-
balai-kota-surat-anies-ke-menaker-dibocorkan
Jurnalis Nasional
Tanggal 2021-11-29 17:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Demonstrasi buruh di depan Gedung Balai Kota, Jakarta (29/11) sempat memanas. Sejumlah
buruh mendorong pagar dan melemparkan botol air mineral ke halaman Balai Kota. Orator buruh
yang berdiri di mobil komando berusaha mengingatkan anggotanya untuk tetap kondusif. Siapa
itu, hoy hoy hoy mundur 3 langkah, pintanya.
BURUH DEMO BALAI KOTA, SURAT ANIES KE MENAKER DIBOCORKAN
Demonstrasi buruh di depan Gedung Balai Kota, Jakarta (29/11) sempat memanas. Sejumlah
buruh mendorong pagar dan melemparkan botol air mineral ke halaman Balai Kota.
Orator buruh yang berdiri di mobil komando berusaha mengingatkan anggotanya untuk tetap
kondusif. Siapa itu, hoy hoy hoy mundur 3 langkah, pintanya.
Dalam aksinya, ratusan buruh membawa atribut seperti slayer penutup kepala, bendera Federasi
Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), spanduk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
DKI Jakarta, dan sebagainya. Dalam tuntutannya, massa buruh KSPI mendesak Pemerintah
untuk mencabut Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) tentang penetapan upah
minumum dan mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Mereka menolak formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) menggunakan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Sebab, dengan acuan formula ini, mereka menilai UMP
hanya naik sedikit. Seperti di Jakarta, UMP 2022 hanya naik sebesar Rp 37 ribu dari tahun lalu
atau menjadi Rp 4.453.935,536.
Di tengah demo buruh, beredar surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Menaker Ida
Fauziah. Dalam suratnya, Anies meminta Menaker meninjau ulang formula penetapan UMP 2022.
Kami mengusulkan dan mengharapkan kepada Ibu Menteri untuk dapat meninjau kembali
formula penetapan UMP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan, tulis Anies dalam surat itu Anies, Senin (29/11).
247
