Page 28 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

"Akan lebih cepat dari dua tahun. Kan MK memberi waktu dua tahun. Kita akan berusaha lebih
cepat dari dua tahun, sehingga lebih mudah selesai," kata Mahfud dalam keterangannya, Senin
(29/11).

Mahfud menyatakan pemerintah menghormati dan mengapresiasi putusan MK tersebut.
Pemerintah menerima putusan MK karena bersifat final dan mengikat.

Di sisi lain, mantan ketua MK itu memastikan pemerintah menjamin investasi yang telah' dan
akan ditanam di Indonesia meski UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
'"Kalau dalam dua tahun itu ada investasi yang sudah dibuat secara sah, itu tidak bisa dibatalkan.
Punya kepastian. Itu bunyi kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang telah dibuat
secara sah itu berlaku sebagai Undang-Undang. Jadi endak bisa dicabut dengan begitu saja. Itu
mengikat," ujarnya.
"Kalau sudah ada perjanjian investasi dan melibatkan pebisnis-pebisnis negara lain, kan kalau
kita mau sewenang-wenang membatalkan bisa menjadi perkara internasional. Perkara
internasional itu arbitrase internasional pasti-pake instrumen hukum nasional. Apalagi ada
perjanjian bilateral, multilateral di bidang itu," kata Mahfud.

Oleh sebab itu Mahfud meminta masyarakat tidak perlu gegabah dan khawatir menanggapi
putusan MK. Menurutnya, putusan MK tersebut sebatas soal prosedur pembuatan UU yang
diminta diperbaiki.
"Oleh sebab itu yang sudah berjalan terus berjalan, yang mau masuk terus masuk, berdasarkan
undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada, dan pemerintah menjamin kepastian dan
keamanannya di sudut investasi," ujarnya.

Sebelumnya MK menolak sebagian gugatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja yang diajukan sejumlah elemen buruh. MK menyatakan UU Cipta Kerja
inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki dalam
jangka waktu dua tahun ke depan.

Apabila dalam ketentuan waktu itu tidak menyelesaikan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi
inkonstitusional secara permanen.

Presiden Jokowi,; sudah buka suara terkait putusan MK tersebut. Ia menyatakan tidak ada satu
pasal pun di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020' tentang Cipta Kerja yang dibatalkan oleh
MK.

Menurut Jokowi, UU Cipta Kerja dan seluruh aturan turunannya masih berlaku. Jokowi menyebut
MK pun memberi waktu dua tahun bagi pemerintah dan DPR untuk memperbaiki aturan tersebut.

"Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan
substansi dalam UU Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun
yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta,
Senin. (m27/tribim network/git/yud/mam/ dod)

Caption:

AKSI BURUH --- Massa Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar aksi unjuk rasa di
depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.(29/11). Massa menuntut Presiden Joko Widodo
menerbitkan Keputusan Presiden mengenai kenaikan upah minimum (UMP) 2022 rata.antara 10
sampai 15 persen. (Bawah): Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan duduk di antara massa buruh
yang berunjuk rasa di Balai Kota, Seniri siang.

27