Page 58 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 58
Dia menilai protes tak tepat ditujukan ke Anies karena UMP 2022 merupakan kebijakan
pemerintah pusat. Sehingga tanggung jawab UMP dinilai berada di tangan Menaker.
"UMP saat ini kebijakan pemerintah pusat karena ada omnibus law," tegas Abdul Aziz.
"Ya harusnya tanggung jawab Menaker," imbuhnya.
Massa buruh sebelumnya meminta Anies Baswedan berani membatalkan penetapan UMP 2022.
Buruh berharap Anies tak jadi gubernur penakut.
57
