Page 106 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 106

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis angka inflasi untuk tahun 2021 yakni sebesar 1,87
              persen. Sedangkan standar kenaikan UMP yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan adalah
              1,09 persen.

              Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memprediksi angka
              inflasi tahun ini bisa tembus 5 persen. Dengan demikian, kelas pekerja bakalan kesulitan untuk
              memenuhi kebutuhan hidup yang terdongkrak akibat inflasi.

              "Jadi orang miskin itu bukan karena tidak bekerja atau pengangguran, tapi bekerja sementara
              pendapatan yang diterima tidak cukup untuk biaya hidup. Gawat kalau begitu, diproyeksi ada
              kemiskinan terselubung tahun depan," ujar Bhima saat dihubungi kumparan , Senin (3/1).

              Menurut Bhima, ketimpangan pun bakal semakin melebar. Mengingat kelompok menengah atas
              masih bisa memanfaatkan tabungan saat inflasi menyentuh 5 persen.

              Atas dasar itu, Bhima menyarankan agar pemerintah sebaiknya mengkaji lagi besaran kenaikan
              UMP.  Hitungannya,  mengacu  pada  kemungkinan  inflasi  yang  bisa  tembus  5  persen,  serta
              perkiraan pertumbuhan ekonomi yang bisa mencapai 5 persen juga.

              Dengan hitungan tersebut, kenaikan ideal UMP tahun 2022 menurut Bhima adalah sebesar 5
              persen secara nasional. Bahkan bisa lebih di atas 5 persen untuk di daerah-daerah.

              "Efek ke konsumsi rumah tangga dengan upah kecil bakal dirasakan kelompok menengah ke
              bawah. Kelompok ini sangat sensitif soal naiknya harga barang kebutuhan pokok. Naik sedikit
              harga  makanan  opsi  mereka  cuma  dua,  porsi  makan  dikurangi  atau  mengurangi  pembelian
              barang," tutur Bhima.

              Belanja  masyarakat  yang  menurun  itu  secara  tidak  langsung  juga  akan  berdampak  pada
              turunnya omzet pengusaha.
              "Masih ada waktu bagi pemerintah pusat dan daerah untuk revisi formula upah minimum. Agar
              daya beli kelas menengah bisa solid tahun ini," pungkas Bhima Yudhistira.




































                                                           105
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111