Page 81 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 81

ANIES BERGEMING REVISI UMP 2022, PENGUSAHA NGADU KE DPRD DKI!

              Jakarta, - Kalangan pengusaha memberi sinyal bakal segera mengajukan gugatan ke Peradilan
              Tata Usaha Negara (PTUN) terkait revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022
              ini.

              Saat ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta sedang mempersiapkan berbagai
              hal sebagai langkah hukumnya. Namun, langkah politik pun akan dilakukan termasuk mengadu
              ke DPRD DKI Jakarta.

              "Masih, kita tidak seperti makan cabe, mesti bener, dari sisi mana gugatnya, kita harus benar,
              nggak terburu-buru, masih ada waktu, nggak harus besok, atau lusa karena masih ada waktu.
              Tapi  kalau  besok  jadi,  beres,  form,  kita  jalan  (menggugat),  kan  kita  banyak,  saling  ngasih
              masukan, memang perlu beberapa data diperlukan, tapi sudah pasti gugatan," kata Wakil Ketua
              Apindo DKI Nurjaman kepada Senin (3/1/21).

              Sembari menunggu gugatan terealisasi, kalangan pengusaha juga tidak menutup kemungkinan
              dengan peluang untuk mengadukan persoalan ini kepada DPRD DKI Jakarta. Namun, hingga kini
              belum ada panggilan resmi terkait persoalan ini.

              "Berbagai langkah, cara akan kita lakukan termasuk bila diperlukan langkah audiensi dengan
              DPRD atau dipanggil DPRD, karena DPRD harus seimbang jangan hanya pemerintah dimintai
              info, tapi kami nggak dimintai info, tapi sampai sekarang belum berkirim surat atau bertanya
              lebih lanjut," ujarnya.

              Sebelumnya, yakni pada 27 Desember 2021, Komisi B DPRD DKI sudah memanggil Pemprov DKI
              dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) untuk membahas
              kisruh  penetapan  UMP.  Namun,  dari  sisi  seberang  yakni  pengusaha  belum  juga  diminta
              keterangan.

              "Perusahaan  di  DKI  punya  kontribusi  banyak,  2  tahun  tidur  karena  Covid-19,  pertumbuhan
              ekonomi minus 8%, kehadiran pengusaha itu penting. Kita berharap dewan juga jangan hanya
              1  pihak.  Terkadang  statemen  ke  anggota  dewan  nggak  sampai,  atau  nggak  balance  karena
              terima  dari  satu  pihak  aja,  makanya  kami  tanya,  kan  itu  fungsi  pengawasan  dewan,"
              tanyanya.(hoi/hoi).































                                                           80
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86