Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 SEPTEMBER 2019
P. 57
Title PEMERINTAH GANDENG GOJEK CS CAIRKAN INSENTIF KARTU PRA KERJA
Media Name tempo.co
Pub. Date 25 September 2019
https://bisnis.tempo.co/read/1252206/pemerintah-gandeng-gojek-cs-cairk an-insentif-
Page/URL
kartu-pra-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah sedang menyiapkan Kartu Pra Kerja yang akan dijadikan sebagai sarana
menyalurkan insentif bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, baik lulusan
baru maupun mereka yang baru saja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Kartu Pra-Kerja merupakan salah satu janji Presiden Joko Widodo saat Pemilihan
Presiden (Pilpres) 2019.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan penerima Kartu Pra Kerja harus
terlebih dahulu mengikuti pelatihan atau kursus sebelum menerima insentif.
Menurutnya, besaran insentif tersebut berkisar antara Rp 300.000-Rp 500.000 per
orang setiap bulannya, maksimal 3 bulan. Insentif tersebut akan dihentikan apabila
pemilik Kartu Pra Kerja sudah mendapatkan pekerjaan.
Untuk proses pencarian sarana pelatihan hingga pemberian insentif, Moeldoko
menyebut pemerintah akan mengandeng sejumlah perusahaan yang mengelola
platform dagang-el (e-commerce) dan teknologi finansial (tekfin). Seluruh
perusahaan yang terlibat tidak akan mengambil keuntungan atau fee untuk seluruh
proses terkait Kartu Pra-Kerja.
"Pendaftaran melalui aplikasi seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Gojek. Nantinya,
pada aplikasi tersebut ada pertanyaan yang perlu dijawab dan melalui aplikasi
tersebut juga ada pencarian untuk tempat pelatihan. Nanti setelah selesai, peserta
bisa memilih untuk membuat usaha atau mencari pekerjaan," ujarnya usai Rapat
Koordinasi Kartu Pra-Kerja di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta,
Selasa, 24 September 2019.
Moeldoko menerangkan seluruh tahapan dari awal hingga akhir program Kartu Pra-
Kerja akan dikelola oleh Program Management Officer (PMO) yang akan disiapkan
oleh pemerintah. Nantinya, pemerintah mengeluarkan 2 juta Kartu Pra-Kerja setiap
tahunnya, yang akan dimulai pada Januari 2020, dan akan menggunakan anggaran
sebesar Rp10,3 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
"(Perinciannya) 1,5 juta (pemilik Kartu Pra Kerja) mendaftar secara digital dan
500.000 sisanya mendaftar secara reguler," katanya.
Tetapi, belum dijelaskan lebih lanjut terkait tata cara pendaftaran kartu ini.
Page 56 of 72.
