Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 JULI 2020
P. 46
Menteri dari PKB ini juga membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut RUU Cipta Kerja
akan menghilangkan upah minimum dan pesangon bagi pekerja. Justru Ida meyakinkan, bahwa
RUU ini akan lebih mensejahterakan pekerja.
RUU Cipta Kerja, disebut Ida, ditujukan untuk mencipta-kan peluang usaha, membangun
ekonomi yang berkualitas melalui kemudahan dan simplikasi perizinan, pemberdayaan UMKM
dana koperasi, penciptaan lapangan kerja dan perlindung kesejahteraan tenaga kerja secara
berkelanjutan.
Di rapat tripartit ini, isu tenaga kerja asing turut menjadi sorotan dari para serikat pekerja.
Pasalnya. menurut Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSP-SI), rencana
penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak memerlukan izin tertulis, sehingga berpotensi
terjadi pelanggaran.
Selain itu, TKA buruh kasar berpotensi bebas masuk ke Indonesia. Hal ini menimbulkan
kekhawatiran yang dinilai dapat menimbulkan diskriminasi, karena aturan pekerja asing akan
semakin dipermudah.
Dari itu. Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (FSP Ka-hutindo)
berpendapat perlunya pengaturan yang jelas guna membatasi jenis-jenis pekerjaan vokasi dan
startup yang dapat diisi oleh TKA. Supaya tidak menimbulkan diskriminasi bagi para pekerja
ataupun buruh di Indonesia.
Rapat tripartit dipimpin Ida Fauziyah dengan tenggat waktu penyelesaian selama 30 hari. Turut
hadir. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSl) Andi Gani Nena Wea,
Yorris Raweyai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Said Iqbal
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Elly Rosita Silaban Presiden Konfederasi
Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Ristadi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja nasional
(KSPN). Syaiful Bahri Anshori Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia
(KSarbumusi), Wispramono Budiman Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Perkebunan
Nusantara (FSP BUN) serta Khoirul Anam Presiden Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan
Perhutanan Indonesia (FKa-hutindo). nov
45

