Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2019
P. 86
Akibat mengabaikan peran dan fungsi BNP2TKI ini pula, pada akhirnya berbagai
permasalahan TKI muncul baik saat proses pra penempatan, penempatan, atau saat
masa perlindungan TKI di luar negeri. Inilah akibat sistem rekrut calon TKI sudah
bermasalah dari awal karena pelaku usaha jasa TKI cenderung berkiblat untuk
mendahulukan keuntungan/kepentingan perusahaan pengerah terkait jasa TKI.
Pada sisi lain, hal itu dapat merusak kemartabatan TKI untuk dalam mendapatkan
perlindungan yang optimal, baik hak-hak ataupun pembelaan atas berbagai
kasusnya dengan sebenar-benarnya.
Tentu saja diharapkan, mengacu kepada Undang-Undang Baru No 18/2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, ke depan harus terus diupayakan skala
prioritas dengan memperkuat penempatan TKI sektor formal
berpendikan/berkeahlian sehingga secara perlahan akan mampu mengurangi
penempatan TKI sektor domestik/rumah tangga yang memang rawan dengan
masalah hukum/kasus hukum/risiko penganiyaan baik kekerasan seksual ataupun
fisik. Dengan menggesa penempatan TKI sektor formal berpendikan/berkeahlian,
langkah pemartabatan TKI akan mudah diselenggarakan/terwujud. Selain itu, hal
tersebut akan mencipatakan rasa aman bagi TKI, termasuk bagi penyelenggara
negara yang mengurus TKI dan juga untuk pihak pemerintah RI di sejumlah negara
penempatan melalui wadah perwakilan RI masing-masing.
Page 85 of 87.
