Page 2 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JANUARI 2020
P. 2

Newstrend Ketenagakerjaan
                                                  24 Januari 2020

                                                Berita Terbaru


                           100
                           90
                           80
                           70
                           60
                           50
                           40                Positif; 25
                           30
                                                                           Negatif; 4
                           20
                           10
                            0
                                            Positif                        Negatif

                                                  NEWSTREND

                                   OMNIBUS LAW, PERIZINAN NORMATIF HARUS
                 Judul          :
                                   DIPERSINGKAT
                 Sentimen       :  Positif


               RINGKASAN

               Pemerintah memastikan penentuan izin kegiatan usaha yang didasari risiko (risk
               based approach) dalam regulasi sapu jagat alias Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
               selalu disertai pengawasan ketat. Skema itu tercantum dalam kluster
               penyederhanaan perizinan berusaha itu mengganti skema usaha yang sebelum
               mutlak berbasis izin (license approach).

               Dalam Omnibus Law, pemerintah tetap menuntut perizinan dari kegiatan berisiko
               tinggi, khususnya yang berdampak pada kesehatan, keselamatan, lingkungan,
               termasuk usaha pengelolaan sumber daya alam. Risiko level menengah diwajibkan

               mengikuti standarisasi regulator, sementara risiko rendah hanya melalui
               pendaftaran.

               Rancangan Undang Undang Cipta Lapangan Kerja itu telah ditetapkan masuk
               Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
               Dikoordinir Kementerian Koordinator Perekonomian serta Kementerian Hukum dan
               HAM, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menyederhanakan 84 Undang Undang,
               berisi lebih dari 1.240 pasal ke dalam 11 kluster. Hingga 17 Januari lalu, kluster
               penyederhanaan perizinan tercatat meliputi 52 UU dengan 770 pasal.






                                                        Page 1 of 62.
   1   2   3   4   5   6   7