Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2019
P. 125

Sedangkan program JPS, kata Hanif yakni berupa jaminan sosial yang diberikan
               agar warga memiliki kesempatan menjalani pelatihan baik skilling, upskilling
               maupun resklling dan diakhiri dengan sertifikasi profesi. "Bagi korban PHK harus
               dibantu dalam kurun waktu tertentu, agar mereka punya kesempatan beradaptasi
               dan memperbaiki skillnya untuk mencari pekerjaan yang baru," katanya

               Menaker Hanif meyakini melalui dua program jaminan sosial itu, maka orang bisa
               mengalami longlife learning dan longlife employbility. "Mereka (korban PHK-red)

               bisa terus belajar, mereka bisa memperbaiki dan meng-upgrade skillnya dan bisa
               bekerja secara terus menerus," katanya.

               Menaker menambahkan wacana penambahan dua program jamsos itu juga belum
               dibicarakan dengan Presiden. Menaker ingin hal Ini agar bisa menjadi diskusi publik
               baik di kalangan serikat pekerja dan dunia usaha. "Jika nanti hasil diskusi publik
               ternyata tidak setuju, ya tidak apa-apa, " katanya.

               Bagi Menaker Hanif program JKP itu penting untuk memberikan perlindungan
               terhadap para pekerja yang kehilangan pekerjaan sekaligus melindungi mereka agar
               tetap meningkatkan skillnya atau berubah skill mau alih bekerja sehingga orang
               terus bekerja.

               Dengan adanya kedua program itu, nantinya, di satu sisi ekosistem ketenagakerjaan

               harus diperbaiki dan bisa lebih responsif terhadap pasar kerja yang makin fleksiel. Di
               sisi lain, juga perlindungannya perkuat dengan dua program jamsos di BPJS
               Ketenagakerjaan

               "Sekali lagi kalian jangan salah tulis. Ini masih wacana, masih diskusi. Justru untuk
               memastikan pasar kerja yang makin dinamis dan fleksibel, bisa kita antisipasi lebih
               baik dari sisi perlindungan kepada tenaga kerja, " ujarnya seraya menyebut wacana
               tersebut belum dibicarakan dengan Presiden.

               Menekar mengungkapkan ada lima program jaminan sosial yang dimiliki pemerintah

               selama ini. Pertama, jaminan kesehatan dikelola BPJS Kesehatan. Empat program
               lain yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
               Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun.

               Menaker mengungkapkan wacana penambahan dua program jamsos sekaligus
               memperkuat jaminan sosial merupakan salah satu Pekerjaan Rumah (PR) bangsa
               Indonedia dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di masa depan.




                                                      Page 124 of 142.
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130