Page 199 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pandangan mini Fraksi PKS yang dibacakan oleh juru
bicara Fraksi PKS , Amin Ak dalam Rapat Pengambilan Keputusan penyusunan RUU tentang
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang digelar Badan Legsilasi DPR RI, di Gedung DPR RI,
Rabu (1/7/2020).

Dalam pandangannya, Fraksi PKS menyampaikan perlindungan PRT merupakan bagian tidak
terpisahkan dari perlindungan oleh negara terhadap warga negaranya yaitu memberikan
perlindungan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tiap warga negara.
Fraksi PKS memandang hadirnya UU yang mengatur tentang perlindungan terhadap PRT
merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh
warganya.

"Ada jutaan WNI yang menjadi PRT baik di dalam negeri maupun di berbagai negara, namun
mereka belum memiliki instrumen hukum yang bisa melindungi mereka sebagaimana
perlindungan yang diberikan kepada pekerja sektor formal lainnya," kata Amin.

Terkait pembahasan RUU Perlindungan PRT, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan.

Pertama, Fraksi PKS mengapresiasi hadirnya RUU Perlindungan PRT karena kita membutuhkan
UU yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada PRT dan Pemberi Kerja melalui
implementasi nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum dan kemanusiaan yang
terkandung di dalam RUU PPRT ini.

Kedua, Fraksi PKS mengharapkan perlindungan terhadap PRT yang diatur didalam RUU ini
dapat memberikan perlindungan terhadap setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Fraksi PKS mengharapkan RUU ini juga mengatur hak PRT untuk bekerja serta mendapatkan
imbalan, perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.

"PRT berhak untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Amin.

Ketiga, Fraksi PKS memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa usulan lain yang
dianggap relevan di dalam draft akhir RUU PPRT ini.

Misalnya muatan Perjanjian Kerja yang diatur di dalam Pasal 8 Ayat (1) paling sedikit memuat
satu poin tambahan yaitu mengenai Jam Kerja.

Pencantuman jam kerja di dalam Perjanjian Kerja dianggap perlu untuk memenuhi hak-hak si
PRT sebagaimana diatur didalam Pasal 11 RUU ini.

Pasal 11 tersebut memberikan hak kepada PRT untuk bekerja pada jam Kerja yang manusiawi.

Tetapi jam kerja tersebut tidak diatur secara jelas di dalam RUU dan tidak pula diwajibkan untuk
dimuatkan didalam Perjanjian Kerja.

"Kami meminta diwujudkannya jam kerja yang fair bagi PRT dengan memasukkan jam kerja
didalam Perjanjian Kerja," pungkas Amin..

198