Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020

PROGRAM PRAKERJA TUNGGU REVISI PERPRES

PENDAFTARAN peserta pelatihan gelombang IV program kartu prakerja akan kembali dibuka
setelah revisi Peraturan Presiden 36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui
Program Kartu Prakerja telah rampung. Saat ini revisi perpresnya telah masuk tahap finalisasi.
"Jadi, kalau nanti perpres keluar lalu verifikasi pembayaran lembaga pelatihan yang saat ini
dilakukan BPKP kepada lembaga-lembaga pelatihan dari baich I-III selesai, kita melanjutkan
batch IV," ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Mohammad Rudy
Salahuddin, ketika dihubungi, kemarin.

Rudy yang juga Ketua Tim Pelaksana Komite Kartu Prakerja itu mengatakan hal itu berkaitan
pula dengan tertundanya pencairan insentif peserta pelatihan gelombang pertama hingga ketiga
lantaran ada evaluasi yang dilakukan Komite Cipta Kerja.Namun. kata Rudy, pada Jumat (26/6)
insentif itu telah dicairkan ke rekening masing-masing peserta pelatihan.

"Kemarin kita sempat menyetop karena kita menunggu dulu apakah pembayaran insentif ini
termasuk diveri-fikasis BPKP atau tidak. Ternyata hanya pembayaran kepada lembaga pelatihan
yang perlu diverifikasi," katanya.

Rudy juga mengatakan telah meminta mitra platform digital untuk menghentikan penjualan
pelatihan dalam bentuk paket (bundling).

"Ada beberapa platform digital mitra kita yang menjual paket bundling. Misalnya, Rp1 juta untuk
berapa pelatihan. Ini yang kita tidak bolehkan lagi di aturannya. Jadi, paket bundling ini untuk
fairness-nya tidak bagus. Jadi, ini kita setop," katanya.

Dugaan malaadministrasi

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan malaadministrasi pelaksanaan program
kartu prakerja ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI). ICW pun meminta pemerintah
menghentikan pelaksanaan program prakerja.

"Desakan kami agar pemerintah menghentikan program kartu prakerja dan kami mengharapkan
Ombudsman melakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan malaadministrasi dalam program
kartu prakerja ini," kata peneliti ICW Tibiko Zabar dalam konferensi pers secara daring di
Gedung ORI, Jakarta, kemarin.

Saat menanggapi laporan ICW ini, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja
Panji Winanteya Ruky mengatakan pihaknya akan selalu terbuka terkait masukan dan
rekomendasi perbaikan program tersebut.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Ombudsman sebelumnya dan akan terus membuka jalur
komunikasi untuk saran-saran dan rekomendasi perbaikan program kartu prakerja," ujarnya.

Panji juga mengatakan pemberian insentif kepada peserta pelatihan kartu prakerja tetap sama,
yakni Rp2,4 juta, yang akan diberikan selama empat bulan. Dengan begitu, besaran yang akan
diterima peserta setiap bulannya tetap Rp600.000. (Mir/Dhk/X-10)

"Rudy telah meminta mitra platform digital untuk menghentikan penjualan pelatihan dalam
bentuk paket (bundling).

56