Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 JANUARI 2019

Title DPR MINTA UU PPMI DITERAPKAN LEBIH MAKSIMAL
Media Name sindonews.com
Pub. Date 17 Januari 2019
https://nasional.sindonews.com/read/1371153/15/dpr-minta-uu-ppmi-diter apkan-lebih-
Page/URL
maksimal-1547689688
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
DPR MINTA UU PPMI DITERAPKAN dan pengawasan pekerja migran di luar
LEBIH MAKSIMAL negeri sebagaimana amanat UU PPMI.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta
pemerintah segera menuntaskan "Amanat UU bahwa sejumlah daerah yang
implementasi Undang-Undang No 18 Tahun warganya banyak menjadi pekerja migran itu
2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran hadir, sudah ada yang mengoordinsi, sudah
Indonesia (PPMI). Dengan diterapkannya UU kami keluarkan permendagrinya. Tinggal PP
PPMI, diharapkan perlindungan pekerja (peraturan pemerintah)-nya nanti supaya
migran bisa lebih maksimal. terintegrasi dengan baik. Nanti yang
membuat Kemenaker (Kementerian Tenaga
"Sebagaimana catatan dari rapat lalu, kita Kerja)," kata Mendagri.
ketahui bahwa yang paling penting adalah
menuntaskan indikasi teknis dari UU No 18 Tjahjo menjelaskan, kuncinya ada pada
Tahun 2017, yakni upaya regulasi dan Kemenaker, Badan Nasional Penempatan dan
pelembagaan atau institusionalisasi dari Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
akibat UU tersebut," kata Wakil Ketua DPR (BNP2TKI), termasuk kementerian/lembaga
Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) terkait, baik yang ada di dalam negeri
Fahri Hamzah saat memimpin rapat kerja maupun di luar negeri.
gabungan dengan Menteri Dalam Negeri,
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Mulai dari pembuatan paspor oleh Ditjen
Ketenagakerjaan, Kepala BNP2TKI, dan Imigrasi sampai dengan pengecekan domisili
Kepala BPJS Ketenagakerjaan di Kompleks berdasarkan e-KTP oleh Kemendagri
Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. sehingga semuanya terpadu.

Fahri menegaskan bahwa UU PPMI adalah "Permendagri mengatur pem bentukan
prestasi bagi DPR dan pemerintah dalam lembaga di daerah yang menangani semua
upaya melindungi segenap pekerja migran di hal tadi. Jadi seorang warga negara
luar negeri. Ini menjadi sebuah kemajuan Indonesia yang mau ke luar negeri harus
yang perlu mendapat dan dukungan lebih dicek terlebih dulu dari sisi usianya, dari sisi
lanjut agar peraturan turunan dari UU ini pengalaman, dan edukasinya apa," ujarnya.
segera diterbitkan karena banyak masyarakat
yang menantinya. Menurut Tjahjo, lembaga baru yang
tercantum dalam permendagri itu bukan
"Kita perlu garis bawahi bahwa UU No 18 untuk menggantikan BNP2TKI, tapi lembaga
Tahun 2017 termasuk prestasi dari lain yang mengurusi pendataan TKI yang
pemerintahan sekarang dan DPR sehingga lebih komprehensif di daerah yang khusus
kita telah memiliki payung hukum yang memiliki banyak PMI.
progress bagi jutaan pekerja migran
Indonesia di luar negeri," ujarnya. Daerah tersebut di antaranya Jawa Barat,
Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan
(Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan, Barat. "Jadi tidak semua daerah,"
pemerintah pusat dan daerah sudah tambahnya. (Kiswondari)
berusaha menjalankan fungsi pengamanan (nfl)

Page 26 of 82.