Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

INI ATURAN LENGKAP PEMBAYARAN THR 2021

JAKARTA --Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan telah
terbit. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan pemberian THR Keagamaan
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja. Pemberian THR
Keagamaan bagi pekerja merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan
keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.

"Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi
masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Ida dalam keterangan tertulis, Senin
(12/4/21).

Dalam surat edaran tersebut, Ida menyatakan SE pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan. Ida meminta perusahaan membayar THR Keagamaan paling lama 7 hari sebelum
hari raya keagamaan.

"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan pekerja yang bersangkutan," tegas Ida.
Pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1
bulan secara terus menerus atau lebih. THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja yang
mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak
tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Terkait jumlah besaran, bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus
atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah. Sementara bagi pekerja yang
telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR
diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian
dikali 1 bulan upah.

Bagi pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai masa kerja
12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12
bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Sedangkan bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan
dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. Selanjutnya,
dalam SE juga dijelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi COVID-19 dan
berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan, Ida meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota agar
memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh
untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.

"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan," kata Ida.

Ida mengatakan kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut harus
dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan
tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3