Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2021

Perempuan Pro Demokrasi (SA KPPD) meluncurkan tanggal 15 Februari sebagai Hari Pekerja
Rumah Tangga (PRT) Nasional (Kompas, 16 Februari 2007).
"Dua puluh tahun berlalu, tetapi kasus kekerasan dan perbudakan terhadap PRT terus
bertambah," ujar Lita Anggraini, Koordinator Nasional JALA PRT, Senin (15/2/2021), tepat pada
Hari PRT Nasional Ke-14 Tahun 2021.

JALA PRT mencatat, dalam tiga tahun sejak 2018 hingga 2020 terjadi 1.743 kasus kekerasan
terhadap PRT. Sebanyak 62 persen adalah multikasus, mulai dari kekerasan psikis, fisik;
ekonomi, hingga perdagangan orang.

Selama masa krisis pandemi Covid-19, menurut Lita, PRT sebagai warga negara dan pekerja
juga luput dari perhatian dan subsidi pemerintah. Sebanyak 82 persen PRT hingga kini tidak bisa
mengakses jaminan sosial sebagai aspek dasar dalam kebutuhan hidup. Bahkan, sejumlah PRT
kini terancam hidupnya dalam krisis pangan dan papan.

Perundangan

Selain mengenang peristiwa penyiksaan PRT anak, Hari PRT Nasional 2021 juga menjadi refleksi
betapa panjangnya perjuangan PRT melalui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga (RUU PPRT). Sekitar 17 tahun berlalu, hingga kini proses legislasi RUU PPRT tak
kunjung dituntaskan Dewan Perwakilan Rakyat.

Perjalanan RUU PPRT hingga kini masih menanti kepastian dari DPRm untuk ditetapkan sebagai
salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Lebih dari 4,2 juta PRT di Indonesia adalah bagian warga negara yang bekerja menopang
perekonomian keluarganya dan penopang jutaan rumah tangga pemberi kerja. Namun, mereka
bekerja dalam situasi tidak layak, rentan kekerasan, eksploitasi, dan perbudakan modern.
Namun, asa terus dijaga. Maka, saat memperingati Hari PRT Nasional 2021 di semua akun media
sosial dari organisasi yang tergabung dalam JALA PRT pun terkirim pesan "Nyalakan Api dalam
Hati, Usir Segala Kelam". Komnas Perempuan bersama organisasi/aktivis jaringan perlindungan
perempuan dan anak mendesak DPR dan pemerintah segera mewujudkan UU PPRT.

Kita bisa belajar dari pengalaman baik perlindungan PRT di Filipina yang memiliki UU PPRT (Batas
Kasambahay) dan Konvensi ILO 189 yang mengakui pekerja sehingga mereka mendapatkan
hak-haknya, termasuk hak dasar jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Bahkan, di
masa pandemi, PRT Filipina bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kehilangan
pekerjaan dan upah yang dipotong.

Komnas Perempuan melalui para komisioner, yakni Mariana Amiruddin, Theresia Iswarini,
Satyawanti Mashudi, Tiasri Wiandani, dan Andy Yentriyani, juga menyatakan perlu adanya
kebijakan afirmatif untuk menyejahterakan PRT. Dengan memberikan perlindungan pada PRT,
Indonesia menjadi bangsa yang lebih bermartabat.

(SONYA HELLEN SINOMBOR)

14