Page 245 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021
P. 245
Larangan penarikan JHT di BP Jamsostek bagi korban PHK itu dilakukan melalui revisi Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT).
Dalam pemberitaan Kontan.co.id sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial (PHI-Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro
Putri mengatakan, melalui merevisi Permenaker No 19 Tahun 2015, pegawai yang terkena PHK
tidak akan bisa lagi mencairkan atau kalim JHT BP Jamsostek. "Pada hakikatnya, JHT adalah
tabungan masa tua, jadi pemerintah akan kembalikan sesuai fungsinya," ujar dia, Selasa (28/9)
Namun, pegawai yang terkena PHK tetap akan mendapat dana segar, yakni berupa Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program JKP akan mulai berjalan tahun 2022 mendatang.
Mengutip Permenaker No 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan
Kehilangan Pekerjaan, JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang
mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja,
dan Pelatihan Kerja.
Pemberi manfaat JKP berupa uang tunai bagi pegawai yang terkena PHK adalah BPJS
Ketenagakerjaan / BP Jamsostek. Sedangkan pemberian manfaat JKP berupa akses informasi
pasar kerja dan Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh Kemenaker.
Manfaat uang tunai dari JKP bagi pegawai yang terkena PHK diberikan setiap bulan paling banyak
6 bulan upah dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebesar 45% dari upah untuk 3 bulan
pertama; dan b. sebesar 25% dari Upah untuk 3 bulan berikutnya.
Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai dari JKP bagi pegawai
yang terkena PHK merupakan upah terakhir pekerja/buruh yang dilaporkan pengusaha kepada
BPJS Ketenagakerjaan / BP Jamsostek dan tidak melebihi batas atas upah yang ditetap.
Batas atas upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 5 juta. Jika upah pekerja/buruh yang
terkena melebihi batas atas upah, maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran
manfaat uang tunai bagi korban PHK sebesar batas atas upah.
Demikianlah informasi mengenai penganti JHT bagi pekerja yang terkena PHK. Manfaatkan dana
tunai JKP dengan sebaik mungkin untuk memulai usaha atau mendapatkan pekerjaan baru.
244
