Page 204 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 204
Judul Masih Ada Perusahaan yang Mencicil, Presiden KSPI Dorong
Pemerintah Bentuk Satgas THR
Nama Media wartakota.tribunnews.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://wartakota.tribunnews.com/2021/04/15/masih-ada-perusahaan-
yang-mencicil-presiden-kspi-dorong-pemerintah-bentuk-satgas-thr
Jurnalis Yaspen Martinus
Tanggal 2021-04-15 16:44:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI))
Semoga Menaker segera menerbitkan satgas THR yang juga diisi oleh buruh dan pengusaha,
jadi ada keseimbangan
positive - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI))
Yang penting yang terbaik adalah pengawasan ada dan melekat
negative - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI))
Diberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang memang tidak memberikan THR secara
utuh, dan juga memberikan THR yang dari tahun 2020, bahkan ada perusahaan yang masih
mencicil sampai hari ini
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Diperlukan komitmen bagi para pengusaha
untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu, kepada para pekerja dan buruh
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alhamdulillah roda perekonomian sudah mulai
bergerak, kegiatan masyarakat sudah mulai kembali meski secara terbatas
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesepakatan dibuat secara tertulis dengan
syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021, berdasarkan laporan
internal perusahaan yang transparan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Laporan keuangan yang menyatakan tidak
mampu selama 2 tahun terakhir
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sejak berakhirnya batas waktu kewajiban
pembayaran
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengusaha yang terlambat membayar THR
keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5 persen, dari total THR yang harus
dibayar.
203