Page 214 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

BPJS KESEHATAN-KEMENAKER SINERGI DATA PERLUASAN PESERTA JKN

Sebagai upaya perluasan kepesertaan dan kepatuhan badan usaha (BU), BPJS Kesehatan akan
mengoptimalkan integrasi data dan aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
dengan aplikasi Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) milik BPJS
Kesehatan.

"Optimalisasi aplikasi WLKP saat ini diharapkan dapat memastikan seluruh badan usaha dan
pekerjanya terdaftar dalam Program JKN-KIS. Dengan kata lain pekerja akan terjamin akses
layanan kesehatannya. Saat ini, masih sering kami temui ketidakpatuhan pemberi kerja dalam
menyediakan jaminan kesehatan bagi para pekerjanya," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan
Ali Ghufron Mukti saat pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan jajaran
Direksi BPJS Kesehatan, Kamis (15/4).

Ghufron berharap dengan segera diimplementasikan sinergi aplikasi WLKP ini diharapkan dapat
menyisir data-data potensial ketenagakerjaan, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap
Program JKN-KIS. Ghufron berharap dukungan yang solid dari Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) dapat mewujudkan Program JKN-KIS yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat
Indonesia termasuk pekerja.

Sementara itu Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS
Kesehatan, Mundiharno mengungkapkan sepanjang tahun 2020, terdapat 1.094 laporan
ketidakpatuhan pemberi kerja atau Badan Usaha kepada Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat
daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bersama antara BPJS Kesehatan
dengan Kemenaker.

"Ketidakpatuhan Badan Usaha tersebut antara lain, ketidakpatuhan pendaftaran, ketidakpatuhan
penerimaan piutang tahun berjalan dan ketidakpatuhan penerimaan piutang carry over.
Ketidakpatuhan ini, selain berdampak terhadap kesejahteraan para pekerja juga berdampak
terhadap keberlangsungan Program JKN-KIS," ujar Mundiharno Mundiharno manambahkan,
berbagai upaya penegakan kepatuhan terhadap Badan Usaha sudah dilakukan BPJS Kesehatan
bersama dengan pemangku kepentingan terkait. BPJS Kesehatan telah melaksanakan kegiatan
penegakan kepatuhan bersama dengan Direktorat Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan
Jaminan Sosial (PNKJ) Kementerian Ketenagakerjaan.

Kegiatan penegakan kepatuhan tersebut berupa pemanggilan dan pemeriksaan bersama kepada
Badan Usaha. BPJS Kesehatan di daerah juga telah melakukan kerjasama Dinas Ketenagakerjaan
di 34 Provinsi dan 480 Kabupaten/Kota di tahun 2020.

Mundiharno menyebut sampai dengan 31 Maret 2021 jumlah Badan Usaha yang telah terdaftar
dalam Program JKN-KIS sebanyak 333.56 dengan jumlah pekerja 16.969.202 dan anggota
keluarga sebanyak 21.082.026 sehingga total peserta segmen PPU Badan Usaha sebanyak
38.051.228 jiwa.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menyambut baik sinergi
data yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai kendala kepesertaan Program JKN-KIS
khususnya bagi segmen PPU-BU. Menurutnya perlu ada penguatan dalam koordinasi selain
dengan Kemenaker juga dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Konsekuensi dari sinergi data ini adalah perlu banyak duduk bersama, adanya pendalaman dan
yang terpenting pemahaman yang sama antar instansi. Karena dampak dari pertukaran data ini
tentu banyak sekali, misalnya ada penurunan atau peningkatan jumlah peserta. Diperlukan
kecermatan pengolahan data dari masing-masing," kata Ida.

Misalnya lanjut Ida, dibutuhkan kecermatan data dalam mengolah segmentasi pekerja mikro,
peserta tertanggung (istri/suami, anak, atau tanggungan lain), masih ada pekerja yang terdaftar
213