Page 274 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

AWAS! RIDWAN KAMIL PUNYA ANCAMAN JIKA PERUSAHAAN TAK KASIH THR
LEBARAN 2021
SuaraBogor.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan bertindak jika buruh tidak dapat THR
Lebaran 2021. Menurut dia, THR wajib diberikan dengan alasan apapun.

Ridwan Kamil akan mendatangi perusahaan yang tak bayar THR Lebaran 2021. Ridwan Kamil
meminta seluruh perusahaan di Jawa Barat mematuhi arahan pemerintah pusat terkait
pembayaran THR.

Menteri Ketenagakerjaan RI telah menerbitkan Surat Edaran nomor M/6/HK.O4/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan
pada Senin (12/4) kemarin.

Dalam SE tersebut menegaskan perusahaan wajib membayar THR karyawan yang sesuai aturan.
"Ini kami sedang mempersiapkan, mungkin nanti ada satu dua perusahaan yang mengaku tidak
sanggup, kita akan siapkan tim memonitor memastikan keadilan kepada mereka yang berhak,"
ujar Ridwan Kamil Rabu kemarin.

Ridwan Kamil menilai harus ada tim yang memantau agar tidak terganggu dengan hal-hal yang
tidak logis dengan alasan logis.

"Kita akan melaksanakan penilaian," katanya.

Sebelumnya Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar Muhamad Sidarta, menilai kondisi perekonomian
tahun 2021 tidak sama dengan tahun 2020.

Pada 2020, ada PSBB sehingga banyak perusahaan yang meliburkan pekerjanya sampai dua
bulan.

"Tahun 2021 semua perusahaan sudah beroperasi normal termasuk industri startup, pasar
tradisional, pertanian, hotel, pariwisata dan lainnya tinggal sekolah yang belum tatap muka,"
ujar Sidarta.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya meminta pemerintah mewajibkan perusahaan membayar
THR tahun 2021 sesuai dengan Permenaker Nomor 6 tahun 2016.

Argumentasi kedua kenapa THR harus tetap dibayarkan, kata dia, karena Presiden dan
Kementerian Perekonomian meminta kepada pelaku usaha membayar THR tahun 2021 secara
penuh.

Sebab, pemerintah sudah banyak memberikan bantuan/stimulus kepada dunia usaha agar pada
masa pandemi Covid-19 ini tetap bisa bertahan.

Sidarta mengatakan, dengan membayar THR secara penuh diharapkan bisa memacu konsumsi
masyarakat. Tujuannya adalah bisa mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Sementara menurut Kepala Disnaketrans Jabar Rachmat Taufik Garsadi, pembayaran THR harus
dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

"Kalau memang tidak mampu harus dibuktikan dengan neraca keuangan karena memang banyak
perusahaan sudah tidak bisa apa-apa karena banyak juga perusahaan yang sudah tidak bisa
produksi lagi," katanya.

273