Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2019

5 (lima) kawasan industri sekaligus peluncuran Rumah Perlindungan Pekerja

Perempuan (RP3) di 5 kawasan industri diantaranya, Cakung, Karawang, Cilegon,
Pasuruan, dan Bintan.

Apalagi kata Yohana, saat ini belum ada data pasti mengenai pelanggaran norma
terhadap pekerja perempuan termasuk tindak kekerasan dan pelecehan seksual

ditempat kerja dan faktor lain seperti tidak adanya catatan tersebut antara lain

adanya rasa takut, rasa malu, tidak tahu harus kemana mengadu, dan lain-lain juga
menjadi penyebab masih terjadi diskriminasi dan kekerasan pada pekerja

perempuan.

Padahal jelas tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan bahwa perempuan pekerja harus mendapatkan perlindungan

berupa jaminan perlindungan fungsi reproduksi perempuan yang meliputi pemberian

istirahat pada saat hamil dan melahirkan, pemberian kesempatan dan fasilitas untuk

menyusui anaknya, perlindungan hak-haknya sebagai pekerja yaitu perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan kesejahteraan dan jaminan

sosial tenaga kerja.

"Ke depannya, setelah RP3 ini beroperasi akan ada tahap monitoring dan evaluasi

mekanisme pelayanan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan lainnya yang
ada di Kabupaten/Kota dan Provinsi terkait. Hal ini untuk memastikan mekanisme

pelayanan RP3 sudah berjalan dengan optimal dan tepat sasaran," tutup Menteri

Yohana.

Sementara itu, Direktur Karawang International Industrial City (KIIC), Sani Iskandar

mengucapkan terima kasih atas dukungan, dorongan, dan inisiatif dari Menteri

Yohana untuk membuat RP3 di KIIC.

"Pemilihan tempat di KIIC ini sangatlah tepat sebab kawasan ini mendapat

Page 162 of 166.