Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2019
P. 67

Tercatat ada beberapa penerbangan yang mengalami keterlambatan, seperti dari

               Jakarta menuju Sorong, Jakarta menuju Bali, Jakarta menuju Balikpapan, dan
               Jakarta menuju Tanjung Pandan. Selain karena dampak kabut asap, kemelorotan

               OTP disinyalir terjadi karena kinerja perusahaan menurun.


               Kemudian, dari sisi tunggakan, saat ini Sriwijaya masih memiliki utang kepada

               sejumlah BUMN. Ke Garuda Maintenance Facility atau GMF AeroAsia, misalnya,

               utang Sriwijaya tercatat masih US$ 58 juta atau sekitar Rp 812 miliar (dengan kurs
               Rp 14 ribu). Sedangkan dengan Pertamina, Sriwijaya masih menanggung tunggakan

               Rp 791,44 miliar.



               Pritanto mengatakan sejumlah karyawan mulai resah. Apalagi kisruh dengan Garuda
               Indonesia ini bukan cuma membuat kinerja perseroan melorot, melainkan juga

               berimbas pada status karyawan.



               Ia mengatakan, setelah dispute , perusahaan mendemosi dua pejabatnya, yakni
               Vice President Human Capital Agus Setiawan dan Corporate Secretary Retri Maya,

               menjadi staf. Demosi tersebut, ujar dia, dilakukan tanpa embel-embel surat

               peringatan lebih dulu.


               Di sisi lain, 10 karyawan Garuda Indonesia yang dipekerjakan di Sriwijaya turut

               terdampak. Mereka dinyatakan tidak boleh masuk kerja tanpa surat resmi.


               Persoalan Sriwijaya dan Garuda Indonesia sejatinya telah mencuat sejak Maret

               2019. Sebelumnya, kedua perusahaan itu melakoni kerja sama manajemen atau

               KSM. Memanasnya konflik keduanya terjadi setelah pemegang saham membuat
               Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB tanpa sepengetahuan

               direksi.



               Hasil RUPSLB itu mengubah anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang
               isinya ditengarai membatasi kewenangan direksi. Adapun dalam RUPSLB tersebut,





                                                       Page 66 of 166.
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72