Page 100 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 SEPTEMBER 2021

penangguhan upah, " ujar Dinar menjawab pertanyaan Tempo usai Forum Dialog Lembaga Kerja
Sama Tripartit di Hotel Lemo, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Kamis, 15 September 2021.

UMK 2021, PERUSAHAAN DILARANG TANGGUHKAN UPAH PEKERJA

TEMPO.CO, Tangerang- Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kementerian
Ketenagakerjaan Dinar Titus Jogaswitani, meminta seluruh perusahaan tidak melakukan
penangguhan upah pekerja pada UMK 2021 mendatang.
Karena, kata Dinar, ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang undang nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. "Tidak ada lagi perusahaan yang melakukan penangguhan upah, " ujar
Dinar menjawab pertanyaan Tempo usai Forum Dialog Lembaga Kerja Sama Tripartit di Hotel
Lemo, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Kamis, 15 September 2021.
Dinar mengatakan mekanisme penentuan besaran upah dalam UU Cipta Kerja menggunakan
formula yang berbeda yaitu berdasarkan dua pilihan pertumbuhan ekonomi atau inflasi mana
yang tinggi.

Ketentuan ini, kata Dinar berbeda dengan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 yaitu,
perusahaan bisa menangguhkan upah pekerja jika tidak mampu. "Di UU Ciptaker ini semua
perusahaan dianggap mampu," kata dia.

Tidak ada penangguhan upah lagi bagi perusahaan, menurut Dinar, karena saat ini sudah ada
pengendali batas atas dan batas bawah dalam penetapan UMK. "Diharapkan seluruh Provinsi
dan Kota upahnya bisa dikendalikan. Kenaikan upah tidak akan setinggi dulu," ujarnya.

Dinar mengimbau agar semampunya perusahaan membayar upah pekerja apalagi di tengah
pandemi Covid-19 seperti ini. "Apalagi bagi perusahaan yang tidak terdampak Covid-19. "

Masalah pembayaran upah menjadi pemicu tingginya angka perselisihan hubungan industrial di
Kabupaten Tangerang selama pandemi Covid-19. Berdasarkan Data Disnaker Kabupaten
Tangerang selama 2020 atau sepanjang Pandemi Covid-19 tercatat 326 kasus perselisihan kerja.

Jumlah ini meningkat 12,4 persen dibandingkan 2019 dengan 290 kasus perselisihan hubungan
industrial. Adapun periode Januari-September 2021 jumlah angka perselisihan kerja tercatat 163
kasus. "Masih tingginya tingkat perselisihan di Kabupaten Tangerang menyebabkan perlu
perhatian khusus untuk menyelesaikan perselisihan tersebut," ujar Pelaksana tugas Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Beni Rachmat.

Menurut Beni, langkah awal untuk menekan angka perselisihan adalah mendorong agar
perusahaan mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP) dan mendaftarkan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB). "Dua hal ini bisa menekan angka perselisihan HI," kata Beni.

Sayangnya, hingga saat ini baru sedikit perusahaan yang telah mengesahkan PP dan
mendaftarkan PKB. Dari 6.526 perusahaan yang ada di Kabupaten Tangerang, baru 243
perusahaan yang mengesahkan PP dan 31 yang mendaftarkan PKB.

Hal inilah, kata Beni yang mendorong Disnaker menyelenggarakan forum dialog sebagai ajang
sosialisasi. "Dari 1 September 2021 kami telah menerapkan pelayanan pengesahan dan
pendaftaran PKB dengan cara online melalui PPKB.Kemnakaer.go.id."

99