Page 152 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 SEPTEMBER 2021

Ketiga faktor tersebut, adalah kesenjangan keterampilan yang dimiliki, rendahnya tingkat
pendidikan, dan masih banyaknya sikap serta praktik diskriminatif di masyarakat dan lingkungan
kerja terhadap penyandang disabilitas.

Lebih jauh lagi dia menyampaikan, perubahan sudut pandang dalam penggunaan surat
keterangan sehat selama ini sangat ditakuti oleh penyandang disabilitas. Sebab, berpotensi
mengagalkan calon tenaga kerja penyandang disabilitas karena dengan surat tersebut
penyandang disabilitas dianggap tidak sehat secara jasmani maupun rohani.

"Fungsi surat ini diubah menjadi surat keterangan untuk menentukan penyediaan akomodasi
yang layak bagi penyandang disabilitas agar dapat bekerja secara optimal," kata Gufroni, dalam
keterangan tertulisnya, Rabu (15/9/2021).

Gufroni sebelumnya tampil pada webinar dengan tema Pemenuhan Hak atas Pekerjaan yang
Layak bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia Kamis, 9 September 2021.

Diskusi terbatas juga melibatkan kementerian atau lembaga terkait, BUMN, dan Asosiasi
Perkumpulan Pengusaha Indonesia. Dalam diskusi tersebut juga merekomendasikan pentingnya
keberadaan unit layanan disabilitas (ULD) yang berfungsi efektif sebagai pusat informasi,
lembaga pelatihan, dan penghubung antara penerima dan pencari kerja.

Sekretaris PPDI Ridwan Sumantri mengatakan, terkait hasil media monitoring PPDI terhadap 34
media online, ada 73 pemberitaan terkait isu pekerjaan terhadap penyandang disabilitas
sepanjang periode Januari 2020-Agustus 2021.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta
dalam mendorong pemenuhan kuota kerja bagi penyandang disabilitas.

Sejumlah kementerian, lembaga, dan BUMN berusaha memenuhi kuota 2% tenaga kerja
disabilitas. Salah satu temuan dari media monitoring, menurut Menteri BUMN, Erick Thohir, saat
ini terdapat sekitar 178 orang tenaga kerja disabilitas telah direkrut oleh BUMN.

Beberapa pemerintah daerah terpantau juga membuka peluang kerja bagi penyandang
disabilitas, adalah DKI Jakarta, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan,
Bali, Banten, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Teknis Posisi yang ditawarkan juga sangat beragam, mulai dari tenaga teknis di laboratorium
kesehatan, operator administrasi kependudukan dan catatan sipil, staf di Dinas Sosial, Dinas
Kominfo, dan guru.

Beberapa kementerian yang membuka formasi disabilitas antara lain Badan Pemeriksa
Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan
Kementerian Kelautan.
Merespons kesenjangan akses pendidikan yang masih cukup tinggi, Yanti Kusumawardhani yang
merupakan representasi Indonesia pada ASEAN Commission on Women and Children (ACWC)
untuk Hak Anak menyatakan, pentingnya kebijakan yang tepat, komitmen yang kuat dan
kontribusi peran berbagai pihak terkait untuk menjamin kesetaraan akses pendidikan bagi
penyandang disabilitas.

"Pemerintah bersama stakeholder terkait perlu bersama-sama memastikan dan menjamin
kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan sehingga mereka
dapat mengakses kesempatan kerja yang lebih baik di masa mendatang," tegasnya.

151