Page 210 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 SEPTEMBER 2021
P. 210
Judul BLT Subsidi Gaji Rp 1 Juta untuk Driver Ojol? Begini Cara Daftar BPJS
Ketenagakerjaan Online
Nama Media beritadiy.pikiran-rakyat.com
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-702608247/blt-subsidi-
gaji-rp-1-juta-untuk-driver-ojol-begini-cara-daftar-bpjs-
ketenagakerjaan-online?page=all
Jurnalis Arfrian Rahmanta
Tanggal 2021-09-16 10:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Segmen bukan penerima upah
banyak yang namanya gig workers, yang di platform-platform memang mereka kerja tidak ada
ikatan kontrak tapi mereka adalah pekerja dan ini yang kami coba garap dengan fintech dan e-
commerce
Ringkasan
Pihak BPJS Ketenagakerjaan mendorong para pekerja informal termasuk driver ojek online (ojol)
untuk mendaftar jaminan sosial dari pemerintah. Apakah bisa dapat BLT subsidi gaji Rp 1 juta ?
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya membuat
program prioritas kepesertaan kepada pegawai marketplace, driver ojek online (ojol), pekerja
UMKM, guru non-ASN, hingga petani dan nelayan.
BLT SUBSIDI GAJI RP 1 JUTA UNTUK DRIVER OJOL? BEGINI CARA DAFTAR BPJS
KETENAGAKERJAAN ONLINE
Pihak BPJS Ketenagakerjaan mendorong para pekerja informal termasuk driver ojek online (ojol)
untuk mendaftar jaminan sosial dari pemerintah. Apakah bisa dapat BLT subsidi gaji Rp 1 juta ?
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya membuat
program prioritas kepesertaan kepada pegawai marketplace, driver ojek online (ojol), pekerja
UMKM, guru non-ASN, hingga petani dan nelayan.
"Segmen bukan penerima upah banyak yang namanya gig workers, yang di platform-platform
memang mereka kerja tidak ada ikatan kontrak tapi mereka adalah pekerja dan ini yang kami
coba garap dengan fintech dan e-commerce," jelasnya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP)
dengan Komisi IX DPR RI, Rabu 15 September 2021.
209