Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020
P. 188
karenanya penting bagi semua pihak untuk memastikan negara memberikan perhatian yang
setara untuk semua penyandang disabilitas.
Sementara Angkie Yudistia mengatakan pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 70 tahun 2019
tentang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk memastikan terwujudnya
ekonomi inklusif.
Menurut dia, penyandang disabilitas memiliki ketrampilan tertentu (skill-set) yang baik dalam
beradaptasi, khususnya menggunakan teknologi. Jadi perusahaan dengan mekanisme kerja
remote working, digital dan atau telemarketing sangat mungkin untuk mempekerjakan
penyandang disabilitas.
Perusahaan atau pemberi kerja diimbau agar mematuhi regulasi yang telah ditetapkan terkait
pemberdayaan disabilitas, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas pasal 53 ayat 1 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan
BUMD wajib mempekerjakan 2 persen difabel dari jumlah pegawai.
Sementara pada ayat 2 pasal yang sama menyebutkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan
paling sedikit 1 persen dari total pegawai. Selain itu juga pelaksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan (corporate cocial responsibility atau CSR) sebaiknya proporsinya diperbesar bagi
penyandang disabilitas agar dapat memperbaiki ekosistem ekonomi komunitas mereka.
Semuanya karena perlindungan jaminan sosial adalah hak seluruh warga negara yang dijamin
oleh undang-undang. Maka sudah sewajarnya semua pihak terkait mematuhi dan memastikan
seluruh perusahaan dan pekerja telah terlindungi dan menjadi peserta program BPJAMSOSTEK,
agar tenang dalam bekerja dan kesejahteraan pekerja pun terjamin.
187
