Page 167 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

Sebelum wajib lapor ketenagakerjaan diterima dan disahkan, ada persyaratan terkait dengan
program kesejahteraan karyawan yang harus dilengkapi. "Misalnya perusahaan sudah terdaftar
dalam BPJS Ketenagakerjaan, agar terhindar dari sanksi," katanya.

Adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana, lanjutnya, bertujuan untuk menertibkan para
pelaksana kebijakan. Aturan terkait sanksi tersebut salah satunya terdapat di dalam Pasal 10
ayat 1 Undang-undang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

Dalam aturan tersebut telah dijelaskan bahwa sanksi kurungan maksimal 3 bulan atau denda
maksimal Rp1.000.000 apabila perusahaan tidak melakukan kewajibannya melaporkan data-data
perusahaan, baik itu setelah berdiri maupun perpanjangan setiap tahunnya, dan wajib lapor
Ketenagakerjaan merupakan persyaratan wajib apabila perusahaan ingin menggunakan tenaga
kerja asing.

Menurut Undang-undang, setiap perusahaan memang memiliki kewajiban untuk melaporkan
informasi ketenagakerjaan di perusahaan setiap tahunnya secara tertulis kepada Menteri
Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Namun faktanya masih banyak perusahaan yang tidak rutin melaporkan WLK setiap tahunnya.

Saat ini, pelaporan WLK dapat dilakukan lebih mudah melalui sistem wajib lapor ketenagakerjaan
Online. Yaitu sebuah fasilitas daring yang diluncurkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Melalui sistem online tersebut, hanya perlu mengunjungi situs tersebut dan melengkapi semua
persyaratan yang dibutuhkan dan melaporkan secara berkala setiap tahun mengenai
ketenagakerjaan di perusahaannya.

"Dengan adanya sistem pelaporan online, diharapkan setiap perusahaan lebih disiplin dalam
menunaikan kewajibannya untuk lapor," tandasnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, kata
Himawan, setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan secara tertulis pada saat
mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan
perusahaan.

Setiap perusahaan wajib melaporkan setiap tahun secara tertulismengenai ketenagakerjaan
kepada menteri atau pejabat yang telah ditunjuk.

Di dalam laporan tersebut harus memuat keterangan seperti identitas perusahaan, hubungan
ketenagakerjaan, perlindungan ketenagakerjaan, kesempatan kerja, dan lain sebagainya.

Wajib lapor perusahaan memiliki arti yang cukup penting bagi perusahaan. Dengan melakukan
pendaftaran perusahaan melalui WLKP, maka secara otomatis perusahaan akan terdaftar dalam
database Kementerian Ketenagakerjaan.

Nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik yang
berkaitan dengan ketenagakerjaan. Apabila perusahaan lalai dalam menjalankan kewajiban ini,
maka akan dikenakan sanksi.

Untuk lapor ketenagakerjaan secara online mengakses website Wajib Lapor Ketenagakerjaan di
www.wajiblapor.kemnaker.go.id. Jika Perusahaan belum memiliki akun, maka harus melakukan
registrasi terlebih dahulu ke dalam sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan melalui tautan
"Pendaftaran Perusahaan".

Langkah selanjutnya adalah mengisi kelengkapan pada kolom registrasi, Setelah pendaftaran
perusahaan berhasil, maka sudah bisa menggunakan layanan lapor secara online.

166