Page 338 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 338
"Nanti akan diusulkan, memang kita usulkan ke provinsi. Nanti keputusan dari provinsi," ujar
Idris di Balai Kota Depok, Rabu (24/11/2021) siang.
Idris menyebutkan, usulan besaran UMK disesuaikan dengan keinginan dari serikat buruh.
Aspirasi buruh terkait besaran UMK 2022 akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Nanti bagaimana keputusan provinsi kita akan ikut keputusan provinsi," lanjut Idris.
Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran dan Hotel
(FSB KAMIPARHO), Rudi Kurniawan mengatakan, besaran rekomendasi kenaikan UMK Depok
sebesar 5,34 persen.
Menurut dia, rekomandasi tersebut adalah anjuran dari serikat buruh.
"Yang kami butuhkan adalah kesepakatan antara Dewan Pengupahan. Karena kalau itu hanya
anjuran dari serikat pekerja, itu akan sangat lemah posisinya. Jadi ada kemungkinan besar di
provinsi itu akan dibatalkan dan akan tetap menggunakan PP 36," kata Rudi dalam keterangan
yang diterima, Rabu sore.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Depok memastikan akan ada kenaikan UMK Depok Tahun 2022.
Keputusan besaran kenaikan UMK tersebut masih menunggu keputusan dari Wali Kota Depok.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok Mohammad Thamrin, terdapat sejumlah
pertimbangan yang menentukan kenaikan UMK.
Salah satunya, perhitungan UMK berdasarkan formula yang terdapat dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Setiap tahun pasti ada kenaikan. Namun, untuk tahun ini tidak besar, karena terdapat
perbedaan aturan dari tahun sebelumnya," tambah Thamrin.
Ia menjelaskan, untuk penetapan UMK saat ini berdasarkan formula yang terdapat dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Undang-undang
(UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Sebelumnya formula penetapan UMK menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Thamrin melanjutkan, selain formula dari PP tersebut juga terdapat pertimbangan dari BPS.
Di antaranya, rata-rata pendapatan per kapita, biaya konsumsi setiap rumah tangga dan anggota
rumah tangga yang bekerja di setiap rumah.
337
