Page 52 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2019
P. 52
menjalankan mandat, yakni di Kranji, Bekasi.
Timboel mengatakan, seharusnya, petugas KPPS memperoleh jaminan sosial selain
juga memperoleh upah. Jaminan sosial penting untuk menjamin tim saat mereka
melaksanakan tugas negara. "Khususnya program jaminan kematian dan jaminan
kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan," ucap dia.
Bila ada petugas KPPS yang meninggal ketika menjalankan tugas di TPS, Timboel
menyebut idealnya keluarga korban memperoleh santunan. Bila petugas tak
memperoleh jaminan sosial, Timboel meminta Komisi Pemilihan Umum
membayarkan santunan kematian dengan jumlah yang ideal berdasarkan
perhitungan BPJS Ketenagakerjaan. Santunan itu akan diterima ahli waris.
Merujuk pada Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-118/MK.02/2016 tentang
Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD,
Presiden, dan Wakil Presiden, serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota
Serentak, ketua KPPS akan mendapatkan Honor sebesar Rp 550 ribu. Begitu juga
dengan anggota KPPS. Mereka akan mengantongi upah dengan besaran yang sama.
Ihwal jaminan, Timboel mengatakan dalam Peraturan KPU atau PKPU Nomor 3
Tahun 2018, memang tidak terdapat nomenklatur yang menyatakan pemberian
jaminan sosial atau hak lainnya untuk petugas. Beleid itu hanya memaparkan tugas,
wewenang, dan kewajiban KPPS.
Page 51 of 89.
