Page 71 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 agustus 2019
P. 71
"Kita menuntut agar pemerintah tidak jadi merevisi undang-undang 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena dirasa revisi yang akan
dilakukan itu tidak lebih baik untuk kami para buruh. Karena lebih buruk
dan menyengsarakan kami," ujar salah satu orator yang juga Ketua
Komite Perempuan SPN Banten, Intan Indria Dewi di Monas, Jakarta
Pusat, Rabu (31/7/2019).
Menurut Intan, rencana revisi undang-undang nomor 13 tidak berpihak
kepada buruh. Ia juga mengkritisi wacana perubahan pembayaran
pesangon kepada buruh.
"Banyak hal utama adalah perubahan pembayaran pesangon kepada
buruh yang tadinya dikali sembilan jadi maksimal tujuh kali. Tadinya
masa kerjanya 3-6 tahun dihitung 1 kali, ini akam dirubah lagi menjadi
5-10 tahun itu baru dihitung 1 kali," kata dia.
"Kemudian masalah upah minimum buruh saat ini sudah sangat minim
sekali. Kemudian ditambah lagi ketika UU ketenagakerjaan ini direvisi
maka upah kita akan menjadi kenaikannya 2 tahun sekali tadinya 1
tahun sekali," kata dia.
Selain melakukan aksi, perwakilan SPN juga melakukan audiensi dengan
Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo. Hasil pertemuan
mengatakan bahwa Istana belum membahas rencana revisi undang-
undang itu. Namun SPN menegaskan akan terus mengawal.
Page 70 of 88.
